pencegahan tindak pidana pengadaan obat berbasis katalog elektronik
Dimas Cahyo Widhiantoro, Dr. Supriyadi,S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengadaan sediaan farmasi berbasis katalog elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dalam pengadaan sediaan farmasi berbasis katalog elektronik di masa mendatang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
melalui studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian menggunakan metode
kualitatif-normatif dengan penafsiran dan sinkronisasi norma, sedangkan
penarikan kesimpulannya dilakukan dengan metode deduktif.
Penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan.
Pertama, prosedur pengadaan sediaan farmasi melalui e-katalog secara normatif
telah diatur secara komprehensif, namun dalam praktiknya masih terdapat celah
hukum berupa fragmentasi regulasi, ketidaksinkronan data lintas lembaga, dan
kekaburan batas antara kesalahan administratif dengan tindak pidana yang memicu
kejahatan tersembunyi (hidden crime). Kedua, upaya pencegahan di masa
mendatang harus menggeser paradigma dari represif menuju tata kelola pencegahan
terintegrasi melalui harmonisasi regulasi dengan prinsip sequential
enforcement, rekayasa arsitektur sistem berbasis compliance-by-design
(integrasi API real-time dan AI), penguatan sinergi kelembagaan, serta
operasionalisasi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan KUHP 2023.
This study aims to analyse the procedure for the procurement of pharmaceutical preparations based on the electronic catalogue under the prevailing laws and regulations. This study also aims to formulate measures to prevent the occurrence of criminal offences in the electronic catalogue-based procurement of pharmaceutical preparations in the future.
This study is a normative legal research.
The data used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal
materials. Data collection was carried out through a literature study. Data
analysis employed a qualitative-normative method involving the interpretation
and synchronisation of norms, while conclusions were drawn by means of a
deductive method.
This study yields two conclusions. First, the procedure for procuring pharmaceutical preparations through the e-catalogue has normatively been regulated in a comprehensive manner; in practice, however, legal loopholes persist in the form of regulatory fragmentation, inter-agency data desynchronisation, and the blurred boundary between administrative error and criminal offence, which triggers concealed criminality (hidden crime). Second, future preventive efforts must shift the paradigm from repression towards integrated prevention governance through regulatory harmonisation guided by the principle of sequential enforcement, system architecture engineering based on compliance-by-design (integration of real-time APIs and AI), the strengthening of institutional synergy, and the operationalisation of corporate criminal liability under the 2023 Criminal Code.
Kata Kunci : Pengadaan Sediaan Farmasi, Katalog Elektronik, Tindak Pidana, Pencegahan, Pertanggungjawaban Korporasi.