Proses penetapan Taman Nasional Gunung Merapi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :: Komparasi Empiris/Teori

MEGALAZUARTI, Efi, Prof.Ir. A. Djunaedi, MUP.,Ph.D

2005 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 134 Tahun 2004 telah menetapkan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, kebijakan tersebut telah menyebabkan terjadinya polemik antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) bagaimana proses penetapan Taman Nasional Gunung Merapi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) membandingkan dan menganalisis proses empiris dengan teori, dan (3) mengidentifikasi partisipasi stakeholder dalam proses penetapan Taman Nasional Gunung Merapi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta membandingkannya dengan praktek partisipasi stakeholder. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis empiris, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah membandingkan temuan-temuan empiris dengan teori/konsep rasional versi Patton dan Sawicki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan proses formulasi kebijakan antara hasil penelitian dan teori. Perbedaan ini diperkirakan dilatarbelakangi oleh rasionalitas birokrasi, yaitu bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterlibatan stakeholder dalam proses formulasi kebijakan masih terbatas, dimana tingkatan partisipasi yang ideal baru mencapai pada tingkatan konsultasi. Penelitian ini memberikan pelajaran bahwa proses pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah publik menjadi tidak rasional karena para pengambil kebijakan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses penetapan Taman Nasional Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi proses incremental.

The decree of Minister of Forestry number 134/2004, stated that Merapy area as a national park. However, the policy caused a polemic between government and local people. The research purpose was to describe the process for establishing Merapi National Park in Province of the Special Territory of Yogyakarta, to compare between empirical and theory process, and to identify stakeholder participation. The research method used was qualitative method with empirical analysis approach, while analysis technique used was comparison between empirical invention and Patton Sawicky’s rational theory/concept. The result showed that the policy formulation process for establishing Merapi National Park in Province of the Special Territory of Yogyakarta was different compared with Patton Sawicky’s rational theory/concept. The condition estimated based on the rational bureaucracy, because the decision makers were oriented on regulation for establishing the national park. Participation of stakeholders in the process was still limited, while the ideal participation level achieved consultation level only. The research leads to the lesson that the decision process to solve the public problem becomes irrational, because the decision makers apply regulation oriented. Therefore, the process for establishing Merapi National Park in Province of the Special Territory of Yogyakarta changes an incremental process.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Taman Nasional Gunung Merapi, Policy Formulation, Stakeholder Participation