Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik terhadap Perempuan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Afifah Salsabilla Aqilanajwa Ramadhani, Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis problematika pada praktik penegakan hukum tindak pidana KSBE terhadap perempuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, serta merumuskan model penegakan hukum tindak pidana KSBE yang seyogianya diterapkan pada masa mendatang ditinjau dari pendekatan berpusat pada korban (victim-centred approach).
Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data dalam penulisan hukum ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan indikator yang diturunkan dari Paragraf 26 huruf (b) dan Paragraf 28 Rekomendasi Umum No. 35 CEDAW sebagai alat analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama problematika penegakan hukum tindak pidana KSBE terhadap perempuan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum optimalnya koordinasi antara Unit Siber dan Unit PPA, keterbatasan kapasitas digital forensik dan kesulitan dalam mengungkap pelaku anonim yang diperparah oleh aduan KSBE berpotensi diproses lebih lama melalui mekanisme Register Pengaduan, belum meratanya pelatihan mengenai UU TPKS, dan inkonsistensi implementasi UU TPKS sebagai lex specialis. Kedua, penelitian ini merumuskan model penegakan hukum tindak pidana KSBE yang berorientasi korban pada masa mendatang, melalui penguatan koordinasi antara Unit Siber dan Unit PPA, penguatan kapasitas pembuktian digital dan pengungkapan pelaku anonim, evaluasi terhadap mekanisme Register Pengaduan, penguatan kapasitas dan kompetensi penyelidik dan penyidik, serta penguatan implementasi UU TPKS sebagai lex specialis.
This legal study aims to analyze the challenges in law enforcement regarding technology-facilitated sexual violence (KSBE) against women within the jurisdiction of the Special Region of Yogyakarta Regional Police, and to formulate a future law enforcement model for KSBE offenses based on a victim-centered approach.
This study employs a normative-empirical research method. Primary data were obtained through field research involving interviews, while secondary data were gathered through library research analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. All data were analyzed using a descriptive-qualitative method, utilizing indicators derived from Paragraph 26(b) and Paragraph 28 of CEDAW General Recommendation No. 35 as analytical tools.
The research findings indicate, firstly, that the challenges in enforcing the law against KSBE targeting women in the Special Region of Yogyakarta Police jurisdiction include suboptimal coordination between the Cyber Unit and the Women and Children Protection (PPA) Unit, limited digital forensic capacity and difficulties in identifying anonymous perpetrators, exacerbated by the fact that KSBE complaints may face prolonged processing times due to the Complaint Registry mechanism, uneven training regarding the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS), and inconsistent implementation of the UU TPKS as lex specialis. Secondly, this study formulates a victim-oriented law enforcement model for KSBE offenses for the future, involving strengthened coordination between the Cyber Unit and the PPA Unit, enhanced capacity for digital evidence and the identification of anonymous perpetrators, an evaluation of the Complaint Registry mechanism, strengthened capacity and competence for investigators, and reinforced implementation of the UU TPKS as lex specialis.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Penegakan Hukum, UU TPKS, Perempuan, CEDAW.