Kebijakan Publik dalam Pendampingan Hukum bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika untuk Mendapatkan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep

Hairurrahman, Prof.Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama yaitu untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kab.Sumenep dalam upaya menekan tingginya angka kasus korban penyalahgunaan narkotika di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep, kedua yaitu untuk menganalisis prospek kebijakan publik dalam pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan penelitian empiris yaitu penelitian studi lapangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil kajian pustaka  dan dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis memperoleh dua kesimpulan. Pertama, Pemerintah Daerah Kab.Sumenep dalam menekan tingginya angka kasus penyalahgunaan narkotika adalah perlunya kerjasama lintas sektor atau pemangku kebijakan baik dalam edukasi, pengawasan dan penegakan hukum. Kedua, prospek kebijakan publik dalam pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah menjalankan program rehabilitasi yang optimal membutuhkan komitmen dari Pemerintah Daerah atau stakeholder lainnya. Mengingat program rehabilitasi itu sangat penting bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan amanat pada Pasal 54 UU Narkotika, maka dibutuhkan pemberian bantuan hukum atau pendampingan hukum dalam setiap tahapan proses rehabilitasi.

The objectives of study are twofold: firstly, to analyze the role of the local government of Sumenep Regency in efforts to reduce the high number of cases involving victims of drug abuse in the Kangean Islands, Sumenep Regency; and secondly, to analyze the prospects public policy for legal assistance for victims of drug abuse in accessing medical and social rehabilitation.

This study employs a normative empirical research methode. Normative legal research involves a statute approach, whilts empirical research comprises field studies. The data used consist of primary data obtained through interviews, whilst secondary data was derived from literature reviews and various sources relevant to research topic.

Based on the results of the research and discussion, the author has drawn two conclusions. Firstly, in order to reduce the high number of cases involving victims of drug abuse, the local government of Sumenep Regency must foster cross sectoral cooperation and collaboration amongst policy makers in the areas of education, supervision and law enforcement. Secondly, the prospect public policy of legal assistance for victims of drug abuse to access medical and social rehabilitation requires the implementation of an optimal rehabilitation proogramme, which demands of commiment from the local government or other stakeholders. Given that rehabilitation programs are crucial for victims of drug abuse accordance with mandate of Article 54 of the Narcoticts Act, legal assistance is required at every stage or process rehabilitation.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pendampingan Hukum, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial