Penafsiran Hakim terhadap Unsur Pemaksaan dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kasus Marital Rape
Persia Aqila Taufik, Devita Kartika Putri, S.H., LL.M
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana persetujuan seksual (sexual consent) dipertimbangkan oleh hakim dalam menafsirkan unsur pemaksaan pada Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perkara marital rape, serta bagaimana seharusnya unsur pemaksaan tersebut ditafsirkan oleh hakim.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data primer berupa hasil wawancara langsung dengan hakim dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk putusan pengadilan dalam perkara marital rape. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara eksploratif dan deskriptif. Berbeda dari kajian yang murni normatif, penelitian ini dibangun dari analisis putusan pengadilan sekaligus penalaran hakim yang digali langsung melalui wawancara, sehingga menghadirkan gambaran empiris mengenai penerapan unsur pemaksaan dalam praktik peradilan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, hakim mempertimbangkan sexual consent secara parsial, karena penilaian pemaksaan masih bertumpu pada pembuktian yang kasatmata berupa ada atau tidaknya perlawanan korban dan masih dipengaruhi oleh konstruksi budaya patriarki yang mengasumsikan hubungan seksual dalam perkawinan sebagai sesuatu yang otomatis disetujui. Kedua, unsur pemaksaan seharusnya ditafsirkan secara menyeluruh melalui parameter persetujuan seksual Freely given, Reversible, Informed, Enthusiastic, dan Specific (FRIES), mengingat marital rape tidak selalu disertai kekerasan fisik dan pemaksaaan yang kasatmata. Penelitian ini merekomendasikan agar parameter FRIES diakui secara lebih tegas dalam hukum Indonesia melalui dua skema bertahap, yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung untuk jangka pendek dan revisi undang-undang yang menegaskan ketiadaan persetujuan sebagai unsur tindak pidana untuk jangka panjang.
Kata kunci: Unsur Pemaksaan, Marital Rape, Sexual consent, Freely given, Reversible, Informed, Enthusiastic, dan Specific (FRIES), Penafsiran Hakim
This legal research aims to analyzed the extent to which sexual consent is considered by judges in interpreting the element of coercion under Article 8 letter a of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in conjunction with Article 4 paragraph (2) of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes in marital rape cases, as well as how that element of coercion should ideally be interpreted by judges.
This research is a normative-empirical legal study using primary data in the form of direct interviews with judges and secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, including court decisions in marital rape cases. The data were analyzed qualitatively and presented in an exploratory and descriptive manner. Unlike purely normative studies, this research is built from both an analysis of court decisions and judges reasoning obtained directly through interviews, thereby presenting an empirical picture of how the element of coercion is applied in judicial practice.
Based on the research, it is concluded that: Firstly, judges consider sexual consent only partially, as the assessment of coercion still relies on visible evidence in the form of the presence or absence of the victim's resistance and remains influenced by patriarchal cultural constructs that presume sexual relations within marriage to be automatically consented to. Secondly, the element of coercion should be interpreted more holistically and oriented toward the comprehensive protection of victims through the sexual consent parameters of Freely given, Reversible, Informed, Enthusiastic, and Specific (FRIES), given that marital rape is not always accompanied by physical violence. This research recommends that the FRIES parameters be recognized more firmly in Indonesian law through two gradual schemes, namely a Supreme Court Regulation (PERMA) in the short term and a statutory revision affirming the absence of consent as an element of the offense in the long term.
Keywords: Element of Coercion, Marital Rape, Sexual consent, Freely given, Reversible, Informed, Enthusiastic, and Specific (FRIES), Judicial Interpretation
Kata Kunci : Unsur Pemaksaan, Marital Rape, Sexual consent, Freely given, Reversible, Informed, Enthusiastic, dan Specific (FRIES), Penafsiran Hakim