Kedudukan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Almira Risanti Kusumawardhani, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan justice collaborator mengenai aspek definisi, kualifikasi, mekanisme penetapan, pemberian penghargaan, dan tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana berdasarkan regulasi terbaru di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui pendekatan deskriptif. Data utama bersumber dari bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan, yang kemudian diperkuat oleh data primer hasil wawancara dengan narasumber sebagai informasi tambahan untuk memperjelas analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa justice collaborator merupakan instrumen krusial dalam mengungkap kejahatan terorganisasi yang kompleks. Pengaturan saksi pelaku telah mengalami perkembangan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 mengatur mengenai Pelindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku yang memberikan landasan hukum terintegrasi mengenai status, kriteria, serta mekanisme perlindungannya. Implementasi normatif tersebut masih dihadapkan pada pertentangan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengadopsi fungsi justice collaborator melalui kualifikasi "saksi mahkota" tanpa memberikan kejelasan definisi, syarat, dan prosedur penetapan yang pasti. Celah regulasi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas penilaian serta ketidaksinkronan penegak hukum dalam menentukan kualifikasi yuridis saksi pelaku. Kualifikasi parameter "bukan pelaku utama" serta pembagian batasan kewenangan antar lembaga belum diformalisasikan secara tegas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya unifikasi regulasi dan harmonisasi sinergi kelembagaan untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
This legal research aims to analyze the dynamics of justice collaborator regulations concerning definition, qualifications, status determination mechanisms, sentencing rewards, and implementation challenges within the criminal justice system based on the latest regulations in Indonesia.
The research method employed is normative legal research supported by empirical data through a descriptive approach. Primary data sources derive from secondary legal materials obtained through library research, which are further reinforced by primary data from interviews with key informants as supplementary information to clarify the analysis.
The research findings indicate that a justice collaborator is a crucial instrument in revealing complex organized crimes. Regulations regarding cooperating witnesses have developed significantly through Law Number 3 of 2026 on the Protection of Witnesses and Victims and Government Regulation Number 24 of 2025 on Special Handling and Reward Provision for Cooperating Witnesses, both of which provide an integrated legal foundation regarding their status, criteria, and protection mechanisms. However, this normative implementation still faces normative conflict within Law Number 20 of 2025 on the Code of Criminal Procedure, which adopts the function of a justice collaborator through the qualification of a "crown witness" (saksi mahkota) without providing clear definitions, requirements, and definite status determination procedures. This regulatory gap potentially creates assessment disparities and inconsistencies among law enforcement officers in determining the legal qualifications of cooperating witnesses. Furthermore, the qualification parameters for "not the principal perpetrator" and the division of jurisdictional boundaries among institutions have not been explicitly formalized. This study recommends the necessity of regulatory unification and institutional harmonization to guarantee legal certainty, effective law enforcement, and the protection of human rights.
Kata Kunci : Justice Collaborator, Saksi Mahkota, Tindak Pidana Umum, Sistem Peradilan Pidana, Crown Witness, General Crime, Criminal Justice System