Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Anak yang Dinyatakan Bersalah dalam Tindak Pidana Perkosaan

La Ode Umar Alzamani, Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M.(HR), Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengkaji dan menguraikan urgensi pertanggungjawaban pidana orang tua terhadap anak yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, serta untuk menganalisis, mengkaji serta mengurai prospek pertanggungjawaban pidana bagi orang tua dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan eksploratoris dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang), pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual), dan pendekatan kasus (pendekatan kasus) melalui analisis putusan perkara perkosaan anak di Pengadilan Negeri Baubau dan Pengadilan Negeri Lumajang. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka serta diperkuat dengan wawancara narasumber.

Penelitian ini menunjukkan Pertama, urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) terhadap orang tua yang diwajibkan pada kegagalan hukum positif saat ini yang menempatkan kewajiban pengasuhan dalam UU Perlindungan Anak sekadar sebagai norma moral (lex Imperfacta) tanpa daya paksa yuridis. Padahal, fakta konferensi secara konsistensi membuktikan adanya keterhubungan erat antara perilaku seksual menyimpang anak dengan kelalaian pengawasan serta kegagalan fungsi pengasuhan orang tua, sehingga pergeseran paradigma menuju vicarious liabilitas sangat mendesak guna mengatasi impunitas atas kelalaian orang tua. Kedua, prospek tanggung jawab orang tua di masa depan diwujudkan melalui dua kebijakan, yaitu formulasi sanksi berupa Konseling Parenting berbasis double track system dalam KUHP Nasional yang didasarkan pada rekonseptualisasi Litmas Bapas dengan mekanisme denda kepatuhan, serta merekonstruksi Pasal 31 UU TPKS dengan memperluas subjek sita jaminan terhadap aset orang tua guna mengatasi ketidakselarasan (gap) regulasi dengan Pasal 37 UU TPKS. Guna mengantisipasi kondisi sosial-ekonomi orang tua yang sebagian besar berada di kelompok rentan, sistem menyediakan restitusi dioperasionalkan melalui tiga lapis perlindungan yang proporsional, yaitu orang tua sebagai penanggung jawab utama, sita jaminan berbasis kemampuan ekonomi, dan intervensi negara melalui Dana Bantuan Korban (Pasal 35 UU TPKS jo. PP No. 29 Tahun 2025) sebagai upaya terakhir.

The purpose of this study is to explore, analyze, and determine the urgency of parental criminal liability for children found guilty of rape, as well as to analyze, assess, and formulate the prospects for criminal liability for parents in rape cases committed by children.

The research method used is normative legal research with a prescriptive and exploratory nature, utilizing a statute approach, a conceptual approach, and a case approach through an analysis of child rape case decisions at the Baubau District Court and the Lumajang District Court. The research data comes from primary, secondary, and non-legal legal materials collected through literature review and supported by interviews with key informants.

This study draws two conclusions. First, the urgency of implementing vicarious liability against parents is rooted in the failure of current positive law, which places the obligation of care in the Child Protection Law merely as a moral norm (lex imperfecta) without legal coercion. In fact, trial facts consistently prove the close relationship between children's deviant sexual behavior and negligent supervision and failure of parental care functions, so that a paradigm shift towards vicarious liability is very urgent to overcome impunity for parental negligence. Second, the prospect of parental accountability in the future is realized through two policies, namely the formulation of sanctions in the form of Parenting Counseling based on a double track system in the National Criminal Code based on the reconceptualization of Litmas Bapas with a compliance fine mechanism (enforcement), and the reconstruction of Article 31 of the TPKS Law by expanding the subject of collateral confiscation against parents' assets to address the regulatory gap with Article 37 of the TPKS Law. To address the socio-economic conditions of parents, the majority of whom are in vulnerable groups, the restitution system operates through three layers of proportional protection: parents as the primary responsible party, collateral confiscation based on economic capacity, and state intervention through the Victim Assistance Fund (Article 35 of the TPKS Law in conjunction with Government Regulation No. 29 of 2025) as a last resort.

Kata Kunci : Anak, Perkosaan, Pertanggungjawaban Pidana Pengganti, Orang Tua.