Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Asal Tanah dan Pembeli Lelang atas Kepemilikan Tanah yang Bersumber dari Peralihan Hak tanpa Kewenangan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2022/PN.Pin Jo Mahkamah Agung RI Nomor 2475 K/Pdt/2025 dan Pengadilan Tinggi Nomor 180/PDT/2023/PT.Mks)
Dinda Cantik Senantya, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hakim pada setiap tingkat
pengadilan terkait perlindungan hukum terhadap pemilik asal tanah dan pembeli
lelang atas kepemilikan tanah yang bersumber dari perbuatan melawan hukum. Penelitian
ini untuk menganalisis norma hukum positif yang berlaku telah memberikan
kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang bagi pemilik asal tanah dan
pembeli lelang yang beritikad baik. Penelitian ini merupakan penelitian
normatif yang didukung wawancara dengan narasumber. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode
dokumentasi dan alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumen. Data yang
diperoleh diklasifikasikan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif
serta dianalisis.
Hasil penelitian dan
pembahasan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pertimbangan
hakim mengenai parameter itikad baik dan perlindungan hukum terhadap pembeli
lelang. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung lebih menekankan pada aspek
legalitas formal pelaksanaan lelang dan perlindungan terhadap pembeli lelang
yang dianggap telah memenuhi prosedur hukum sedangkan Pengadilan Tinggi
menitikberatkan pada prinsip kehati-hatian dan kewajiban pemeriksaan data fisik
maupun yuridis objek tanah oleh para pihak. Penelitian ini juga menemukan bahwa
ketentuan hukum yang berlaku belum sepenuhnya memberikan keseimbangan
perlindungan hukum antara pemilik asal tanah dan pembeli lelang.
Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik asal tanah dan pembeli lelang beritikad baik, tidak adanya parameter yang pasti mengenai itikad baik sehingga menimbulkan inkosistensi pandangan hakim dalam menilai pembeli yang beritikad baik. Perlunya penguatan prinsip kehati-hatian dan verifikasi substansial terhadap objek tanah dalam proses pembebanan hak tanggungan dan pelaksanaan lelang guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih seimbang.
This study aims to
analyze the differences in judges' considerations at each level of the
judiciary regarding legal protection for original landowners and auction buyers
for land ownership derived from unlawful acts. This study aims to analyze
whether or not applicable legal provisions provide certainty and balanced legal
protection for original landowners and auction buyers acting in good faith.
This is a normative study supported by interviews with informants. This type of
research examines primary, secondary, and tertiary legal materials. Data
collection was conducted using documentation methods, and document studies were
used as data collection tools. The obtained data were classified qualitatively,
presented descriptively, and analyzed.
The results and
discussion indicate fundamental differences in judges' considerations regarding
the parameters of good faith and legal protection for auction buyers. The
District Court and the Supreme Court place greater emphasis on the formal legal
aspects of auction implementation and protection for auction buyers deemed to
have complied with legal procedures, while the High Court emphasizes the
principle of prudence and the obligation for the parties to examine the
physical and legal data of the land object. This study also found that
applicable legal provisions do not fully provide a balance of legal protection
between original landowners and auction buyers.
The conclusion and suggestion of this research is that there are differences in judges' considerations in providing legal protection to the original land owner and the auction buyer in good faith, the absence of definite parameters regarding good faith, resulting in inconsistent views of judges in assessing buyers in good faith. The need to strengthen the principle of caution and substantial verification of land objects in the process of encumbrance of mortgage rights and the implementation of auctions in order to realize legal certainty and more balanced legal protection.
Kata Kunci : perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum, pembeli lelang beritikad baik, lelang hak tanggungan.