Laporkan Masalah

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Tanpa Memperkaya Diri Sendiri

RYAN AL RASYID ARYOSETO ALIUS, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tanpa memperkaya diri sendiri. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prospek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tanpa memperkaya diri sendiri pada masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber. Cara pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, ketiadaan keuntungan pribadi tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana karena unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dirumuskan secara alternatif. Pelaku tetap dapat dipidana apabila terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun, kerugian negara dan pelanggaran prosedur tidak cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa penilaian terhadap kesengajaan, hubungan kausal, peran individual, serta alasan pembenar atau alasan pemaaf. Kedua, pada masa mendatang, pertanggungjawaban pidana perlu diterapkan melalui penilaian berlapis yang memisahkan pembuktian tindak pidana, kesalahan individual, alasan penghapus pidana, dan pemidanaan. Dalam perkara tanpa keuntungan pribadi, hakim perlu menilai hubungan terdakwa dengan penerima keuntungan, tingkat pengetahuan dan kehendaknya, serta kontribusinya terhadap kerugian negara. Pemidanaan selanjutnya didasarkan pada Pasal 54 KUHP Nasional dan PERMA Nomor 1 Tahun 2020, yang perlu diperbarui untuk menegaskan kedudukan ketiadaan keuntungan pribadi dan membatasi uang pengganti pada manfaat yang benar-benar diperoleh, dikuasai, atau dialihkan oleh terdakwa.

This study aims to analyze the criminal liability of corruption offenders whose acts cause state financial losses without resulting in their personal enrichment. It further aims to formulate the future prospects of criminal liability for corruption offenders who cause state financial losses without personally enriching themselves.

This study constitutes normative legal research employing statutory and case approaches. The research utilizes both secondary and primary data. The secondary data comprise primary, secondary, and tertiary legal materials, while the primary data were obtained through an interview with a legal expert. The data were collected through library research and an interview and were subsequently analyzed using qualitative legal analysis.

This study draws two conclusions. First, the absence of personal gain does not automatically exclude criminal liability because the elements of enriching or benefiting oneself, another person, or a corporation are formulated in the alternative. An offender may still be held criminally liable where it is proven that the offender intentionally committed an unlawful act or abused their authority to benefit another party, thereby causing state financial losses. Nevertheless, state financial losses and procedural violations alone are insufficient to establish culpability without an assessment of intent, causation, the offender’s individual role, and the existence of any grounds of justification or excuse. Second, the future application of criminal liability should employ a layered assessment that distinguishes the establishment of the criminal offense, individual culpability, grounds for excluding criminal liability, and sentencing. In cases involving no personal gain, judges should assess the defendant’s relationship with the beneficiary, the extent of the defendant’s knowledge and intent, and the defendant’s contribution to the state financial losses. Sentencing should thereafter be based on Article 54 of the National Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 1 of 2020. The Regulation should be revised to clarify the legal significance of the absence of personal gain and to limit the additional penalty of payment of replacement money to assets or benefits actually obtained, controlled, or transferred by the defendant.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, kesengajaan. / criminal liability, corruption offenses, state financial losses, intent.

  1. S1-2026-461614-abstract.pdf  
  2. S1-2026-461614-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-461614-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-461614-title.pdf