Peran Dewan Pers dalam Penyelesaian Pengaduan Pencemaran Nama Baik Terhadap Narasumber Berita
Nabila Arina Suryadi, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pers dalam penyelesaian pengaduan pencemaran nama baik terhadap narasumber berita. Selain itu,penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam penyelesaian pengaduan pencemaran nama baik terhadap narasumber berita di masa mendatang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dan bersifat deskriptif-preskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber dari Dewan Pers, Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Project Multatuli, dan Dosen Hukum Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif.
Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, bahwa pengaduan pernyataan narasumber yang diperoleh melalui kegiatan jurnalistik oleh perusahaan pers merupakan bagian dari karya jurnalistik yang pertanggungjawabannya ada pada penanggungjawab media. Oleh karena itu perkara pengaduan pers seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Undang-Undang Pers, khususnya Hak Jawab dan Hak Koreksi. Dewan Pers dalam menyelesaikan perkara pengaduan pers memiliki peran memberikan pertimbangan, menjadi fasilitator dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat dalam pemberitaan pers, menilai ada atau tidak adanya pelanggaran KEJ, melakukan ajudikasi melalui PPR, serta memberikan keterangan ahli. Kedua, Mekanisme yang seharusnya ditempuh di masa mendatang berdasarkan UU Pers dan Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Kepolisian adalah mekanisme bertahap atau mekanisme filter yang menempatkan penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Pers sebagai jalur utama sebelum jalur pidana atau perdata. Hal ini sejalan dengan konsep ultimum remedium dan restorative dalam pidana.
This research aims to analyze the role of the Press Council in the settlement of defamation reports involving news sources. In addition, this research also aims to identify and analyze mechanisms that should be pursued in the future for the settlement of defamation reports involving news sources.
This research constitutes a normative-empirical legal study with a descriptive prescriptive character. It relies on primary data obtained through interviews with respondents and resource persons from the Press Council, the Alliance of Independent Journalists (AJI), Project Multatuli, and a lecturer in media law at the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. Secondary data consist of primary and secondary legal materials. The collected data were analyzed qualitatively using deductive reasoning.
This research reaches two principal conclusions. First, statements made by news sources and obtained through journalistic activities conducted by press companies constitute part of a journalistic work, for which legal responsibility rests with the editor-in-chief or the person in charge of the media outlet. Accordingly, complaints arising from press publications should first be resolved through the mechanisms provided under the Press Law, particularly the Right of Reply and the Right of Correction. In handling press-related complaints, the Press Council performs several functions, namely providing legal considerations, facilitating and promoting the resolution of public complaints concerning press coverage, determining whether violations of the Journalistic Code of Ethics have occurred, conducting adjudication through the Press Complaint Resolution Regulation (Peraturan Penyelesaian Pengaduan Pers/PPR), and providing expert testimony where necessary.
Kata Kunci : Peran dewan Pers, Pencemaran Nama Baik, Narasumber Berita, Penyelesaian Perkara pers, Karya Jurnalistik