Implikasi Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Indramayu terhadap Kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Pihak-Pihak yang Terkait (Studi Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0447/Pdt.P/2023/PA.Im dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 34 Tahun 2013)
Auliyasa Ramadhon, Dr. Destri Nugraheni, S.H., M.S.I.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0447/Pdt.P/2023/PA.Im terhadap kedudukan Akta PPJB Nomor 34 Tahun 2013 serta langkah hukum dalam peralihan hak atas tanah yang merupakan harta peninggalan pewaris. Permasalahan muncul karena Penetapan Ahli Waris hanya menetapkan isteri pewaris sebagai ahli waris tanpa melibatkan para pihak yang memiliki nasab dengan pewaris, padahal salah satu saudara kandung tersebut sebelumnya bertindak sebagai penjual selaku ahli waris dalam Akta PPJB yang dibuat sebelum adanya penetapan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, konseptual, kasus, dan wawancara. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Notaris/PPAT di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama penetapan tersebut belum dibatalkan, maka berdasarkan asas res judicata pro veritate habetur penetapan harus dianggap benar. Akibatnya, kewenangan saudara kandung sebagai pihak penjual dalam Akta PPJB secara formal tidak memiliki dasar hukum bertindak sehingga transaksi tidak dapat dilanjutkan ke tahap AJB, meskipun menurut Hukum Kewarisan Islam, dirinya merupakan ahli waris yang sah. Penelitian ini juga menemukan bahwa Penetapan Ahli Waris yang tidak melibatkan seluruh pihak berkepentingan berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi pembatalan Akta PPJB, penyelesaian waris berdasarkan faraidh dan wasiat wajibah melalui Akta Perdamaian, proses turun waris, serta pembuatan PPJB atau AJB baru oleh ahli waris yang sah guna memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi para pihak.
This study aims to analyze the juridical implications of the Indramayu Religious Court Determination Number 0447/Pdt.P/2023/PA.Im on the legal status of the Sale and Purchase Binding Agreement Deed (PPJB Deed) Number 34 of 2013, as well as the legal measures available for the transfer of land rights constituting part of the deceased's estate. The legal issue arose because the Determination of Heirs recognized only the deceased's wife as the heir without involving other parties who had a blood relationship with the deceased, despite the fact that one of the deceased's siblings had previously acted as a seller in the capacity of an heir under the PPJB Deed executed prior to the issuance of the determination. This research is normative legal research employing statutory, conceptual, case, and interview approaches. Data were collected through library research and interviews with a Notary/Land Deed Official (PPAT) in Indramayu Regency. The results indicate that as long as the determination has not been annulled, it must be presumed valid under the principle of res judicata pro veritate habetur. Consequently, the sibling's authority to act as a seller under the PPJB Deed formally lacks a legal basis, rendering the transaction incapable of proceeding to the execution of the Sale and Purchase Deed (AJB), even though, under Islamic inheritance law, the sibling may have inheritance rights. The study further finds that a Determination of Heirs issued without involving all interested parties has the potential to create disputes and legal uncertainty. Legal measures that may be undertaken include the cancellation of the PPJB Deed, settlement of inheritance distribution based on the principles of faraidh and wasiat wajibah through a Deed of Settlement, the inheritance registration process, and the execution of a new PPJB Deed or AJB by the lawful heirs in order to ensure legal certainty and legal protection for all parties involved.
Kata Kunci : Penetapan Ahli Waris, Akta PPJB, Hukum Kewarisan Islam, Wasiat Wajibah, Peralihan Hak Atas Tanah