Dinamika Tafsir Open Legal Policy oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah
Zulham Fandy Raharusun, Dr. Andi Sandi Antonius T. T, S.H., LL.M.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika tafsir open legal policy (OLP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan MK yang dikaji dalam memahami pergeseran tersebut adalah Putusan MK 006/2005, Putusan MK 010/2005, Putusan MK 5/2007 dan Putusan MK 60/2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami pergeseran paradigma MK dalam memaknai batasan OLP terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan data primer, sekunder dan tersier. Dalam menganalisis data digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, hubungan antara doktrin OLP dengan pilihan sikap yudisial MK dalam menguji ambang batas pencalonan kepala daerah bersifat resiprokal, dinamis, dan kontekstual. Dinamika ini berevolusi secara non-linear melalui dua fase utama yaitu: 1) judicial restraint (Putusan MK 006/2005, Putusan MK 010/2005, dan Putusan MK 5/2007); 2) judicial activism (Putusan MK 60/2024). Setiap fase ini menunjukkan dua pola hubungan antara OLP dan pilihan restraint dan activism, yaitu 1) OLP sebagai justifikasi judicial restraint; dan 2) redefinisi OLP sebagai persyaratan judicial activism. Kedua. Terdapat pergeseran paradigma MK dalam memutus norma ambang batas pencalonan kepala daerah dalam putusan yang dikaji yaitu: 1) Putusan MK 006/010/2005, MK mengatakan bahwa OLP sepenuhnya milik legislatif; hanya dapat diuji jika sewenang-wenang (willekeur) atau penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir); 2) Putusan MK 5/2007, MK menyatakan bahwa OLP tidak dapat menutup total hak konstitusional calon perseorangan, sehingga OLP mulai dikesampingkan; dan 3) Putusan MK 60/2024, MK mengatakan bahwa OLP dapat dikesampingkan jika bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Atas pergeseran tersebut, Penulis menilai bahwa pergeseran tersebut terjadi diakibatkan baik oleh faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi putusan MK.
This research aims to examine the dynamics of the Constitutional Court's (Mahkamah Konstitusi/MK) interpretation of open legal policy (OLP) in reviewing the regional head nomination threshold. It analyzes Decision No. 006/2005, Decision No. 010/2005, Decision No. 5/2007, and Decision No. 60/2024 to identify the Court’s shift. It also seeks to explain the paradigmatic shift in the Court’s interpretation of the boundaries of open legal policy regarding regional head nomination thresholds.
This research uses a normative legal methodology through library-based research, relying on primary, secondary, and tertiary legal sources and applying statutory, case, and conceptual approaches.
The results of the study reveal two main points. First, the relationship between the OLP doctrine and the Constitutional Court's judicial stance in reviewing the regional head candidacy threshold is reciprocal, dynamic, and contextual in nature. This dynamic evolved non-linearly through two main phases: 1) judicial restraint (Constitutional Court Decisions No. 006/2005, No. 010/2005, and No. 5/2007); and 2) judicial activism (Constitutional Court Decision No. 60/2024). Each phase demonstrates two patterns of relationship between OLP and the choice of restraint or activism, namely: 1) OLP as a justification for judicial restraint; and 2) the redefinition of OLP as a prerequisite for judicial activism. Second, a discernible paradigmatic shift appears in the Court’s adjudication of regional head nomination threshold norms across the decisions examined: (1) in Decisions No. 006/010/2005, the Court held that OLP falls exclusively within the legislative domain and may only be reviewed if exercised arbitrarily (willekeur) or as an abuse of authority (détournement de pouvoir); (2) in Decision No. 5/2007, the Court determined that OLP may not entirely foreclose the constitutional rights of independent candidates; and (3) in Decision No. 60/2024, the Court established that OLP may be set aside when it conflicts with morality and rationality, or gives rise to intolerable injustice. The author concludes that this paradigmatic transformation was driven by internal and external factors affecting the Court’s decision-making.
Kata Kunci : kebijakan hukum terbuka, pergeseran paradigma, putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas pencalonan kepala daerah