Laporkan Masalah

Analisis Penguatan Kerangka Regulasi Layanan Buy Now Pay Later Terkait penilaian kemampuan bayar : Studi Komparatif Indonesia dan Australia

Naura Qotrunnada, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan dan pengawasan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia saat ini, khususnya terkait penilaian kemampuan bayar; (2) menganalisis pendekatan pengaturan penilaian kemampuan bayar dalam regulasi BNPL di Australia; dan (3) merumuskan konsep penguatan kerangka regulasi dan pengawasan layanan BNPL di Indonesia terkait penilaian kemampuan bayar berdasarkan pengaturan di Australia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Indonesia dan Australia, didukung bahan hukum sekunder dan tersier, dianalisis secara kualitatif normatif untuk menghasilkan kesimpulan yang preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, penilaian kemampuan bayar BNPL di Indonesia diatur secara berjenjang, prinsip kehati-hatian sebagai norma terbuka (Pasal 5 POJK Nomor 32 Tahun 2025), pendelegasian metodologi penilaian kepada kebijakan internal penyelenggara yang bersifat opsional (Pasal 6), serta muatan teknis kuantitatif (batas usia, penghasilan minimum, rasio debt to income, dan credit scoring) yang baru diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Nomor 2 Tahun 2026 (PADK 2/2026), instrumen yang berbeda dari POJK, tidak mensyaratkan partisipasi publik yang sama ketat, dan yang cakupannya belum menjangkau kewajiban penggalian data pengeluaran, eksposur pembiayaan lintas platform, maupun dokumentasi hasil penilaian per debitur; kedua, Australia meletakkan kewajiban penilaian kemampuan bayar langsung pada tingkat undang-undang melalui responsible lending obligations dalam National Consumer Credit Protection Act 2009, yang diperluas cakupannya kepada BNPL sebagai Low Cost Credit Contract melalui Treasury Laws Amendment (Responsible Buy Now Pay Later and Other Measures) Act 2024, mewajibkan reasonable inquiries, reasonable verification, dan unsuitability assessment yang terdokumentasi, serta diawasi ganda oleh Australian Securities and Investments Commission dan Australian Financial Complaints Authority; ketiga, konsep penguatan yang relevan bagi Indonesia mencakup pengangkatan kewajiban penggalian informasi menjadi norma mengikat pada tingkat POJK, penguatan kewajiban verifikasi data yang tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta penguatan dokumentasi hasil penilaian kelayakan dan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan agar setara dengan kewenangan mengikat Australian Financial Complaints Authority.



ABSTRACT

This study aims to: (1) analyze the current regulation and supervision of Buy Now Pay Later (BNPL) in Indonesia, particularly regarding affordability assessment; (2) analyze the regulatory approach to affordability assessment in BNPL regulation in Australia; and (3) formulate a concept for strengthening Indonesia's regulatory and supervisory framework on BNPL affordability assessment based on the Australian arrangement.

This study is a normative legal research of a descriptive-analytical nature, employing the statute approach and the comparative approach. Primary legal materials consisting of Indonesian and Australian legislation, supported by secondary and tertiary legal materials, were analyzed qualitatively-normatively to produce prescriptive conclusions.

The results show that: first, the regulation of BNPL affordability assessment in Indonesia is structured in tiers, the prudential principle as an open norm (Article 5 of POJK Number 32 of 2025), the delegation of assessment methodology to providers' optional internal policies (Article 6), and the quantitative technical parameters (minimum age, minimum income, debt-to-income ratio, and credit scoring) only recently set out in Peraturan Anggota Dewan Komisioner Number 2 of 2026 (PADK 2/2026) — unlike POJK, is not subject to the same rigorous public participation requirement, and whose scope does not yet extend to mandatory inquiries into consumers' expenses, cross-platform debt exposure, or per-debtor documentation of assessment outcomes; second, Australia places the affordability assessment obligation directly at the statutory level through the responsible lending obligations under the National Consumer Credit Protection Act 2009, extended to BNPL as a Low Cost Credit Contract by the Treasury Laws Amendment (Responsible Buy Now Pay Later and Other Measures) Act 2024, requiring reasonable inquiries, reasonable verification, and a documented unsuitability assessment, with dual oversight by the Australian Securities and Investments Commission and the Australian Financial Complaints Authority; third, the strengthening concept relevant to Indonesia includes elevating the obligation to gather consumer information into a binding norm at the POJK level, reinforcing data verification obligations in compliance with Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and strengthening the documentation of affordability assessments together with the authority of the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) so that it may exercise a dispute resolution function equivalent to the binding authority of the Australian Financial Complaints Authority.


Kata Kunci : Buy Now Pay Later, Affordability Assessment, Responsible Lending, Comparative Study, Consumer Protection.

  1. S1-2026-503150-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503150-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503150-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503150-title.pdf