Laporkan Masalah

PEMILIHAN BADAN USAHA PELAKSANA DALAM KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BERDASARKAN PERSPEKTIF KETENTUAN PENGECUALIAN PASAL 50 HURUF A DAN PASAL 51 UU NO. 5 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 11/KPPU-L/2024 DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA NOMOR 1/PDT.SUS-KPPU/2025/PN NIAGA SBY)

Meita Reformasi, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap pemilihan PT Tiara Cipta Nirwana sebagai Badan Usaha Pelaksana KPBU dala penyelenggaraan SPAM.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan secara terbatas. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif, serta didukung wawancara dengan KPPU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pemilihan PT Tiara Cipta Nirwana termasuk perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999 karena merupakan bagian dari pembentukan Perjanjian KPBU. Kedua, proses pemilihan tersebut tidak termasuk monopoli atau pemusatan kegiatan berdasarkan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena ketentuan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan air minum oleh Perumda, bukan proses penentuan mitra kontraktual.

This research aims to analyze the application of Article 50(a) and Article 51 of Law Number 5 of 1999 to the selection of PT Tiara Cipta Nirwana as the Implementing Business Entity in a pubic-private partnership for a drinking water supply system.

This research employs a normative legal method using statutory, case, conceptual, historical, and limited comparative approaches. The legal materials were analyzed qualitatively through deductive reasoning, supported by an interview with KPPU.

The result indicate that: First, the selection of PT Tiara Cipta Nirwana constitutes an act intended to implement laws and regulations under Article 50(a) of Law Number 5 of 1999, as it forms part of the establishment of the PPP Agreement. Second, the selection process does not constitute a monopoly or concentration of activites under Article 51 of Law Number 5 of 1999 because that provision concerns Perumda's operation of drinking water services, rather than the selection of contractual partner.

Kata Kunci : Badan Usaha Pelaksana, KPBU, Pasal 50 huruf a, Pasal 51 / Implementing Business Entity, Public-Private Partnership, Article 50(a), Article 51

  1. S2-2026-541000-abstract.pdf  
  2. S2-2026-541000-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-541000-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-541000-title.pdf