Local budget preparation and its political involvement :: A Case study in Kabupaten Kulon Progo, for the budget year of 2004

BANGUN, Amin Adab, Dr. Bagus Santoso, M.Soc.Sc

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tahapan-tahapan proses penganggaran yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk Tahun Anggaran 2004. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melihat kesesuaian antara proses penganggaran yang dilaksanakan di Kulon Progo dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 mengenai petunjuk pengelolaan anggaran pada pemerintah daerah dan mengetahui kecenderungan dan strategi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan sebagai bagian dari usaha untuk memperoleh prioritas atau mempertahankan programnya dalam proses pengangaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggali informasi melalui penelitian langsung dengan bagian dan unit kerja yang berpartisipasi dalam proses penganggaran APBD 2004. Unit kerja dimaksud meliputi Bappeda, BPKD, Tim Anggaran Eksekutif, Sekretariat DPRD, dan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD. Dokumen yang dipelajari meliputi dokumen perencanaan yang dihasilkan dari penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh eksekutif dan DPRD, Draft RAPBD, RAPBD, and APBD 2004 dan dokumen pendukung lainnya. Aspek politis dianalisis dengan menggunakan identifikasi ploy (strategi) dan Thompson-Tuden Matrix yang dikemukakan Aaron Wildavsky (1992). Data yang dibutuhkan untuk analisis politis diperoleh melalui wawancara dan pemberian kuesioner kepada Panggar DPRD yang masih ada dan unit kerja sebagai pengguna anggaran. Dari penelitian ini diketahui bahwa DPRD Mini merupakan cara inovatif yang dilakukan oleh DPRD dalam penjaringan aspirasi masyarakat, demikian juga proses penjaringan aspirasi oleh eksekutif yang didokumentasikan dalam DUK yang meliputi 1900 usulan kegiatan, hanya kurang dari 25% yang masuk dalam APBD 2004. Disamping itu perhitungan alokasi anggaran untuk kegiatan pada APBD belum mendasarkan pada Standar Analisis Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena alasan-alasan tertentu. Keterlibatan politis langsung DPRD dalam proses penganggaran dimulai dari pembahasan terhadap draft RAPBD 2004. Pembahasan tersebut dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja dan Rapat Paripurna yang menimbulkan fluktuasi jumlah anggaran dalam draft RAPBD, RAPBD and APBD dan menyebabkan terlambatnya pengesahan APBD selama dua bulan, siap dilaksanakan tanggal 26 Februari 2004 bukan awal Januari sesuai Kepmendagri No. 29/2002. Analisis dengan menggunakan Thompson- Tuden Matrix sebagian menunjukkan kecenderungan politis menghindari kegiatan spekulatif, mengesampingkan prospek kegiatan dimaksud terhadap perekonomian daerah. Identifikasi terhadap usaha dan dasar pemikirian dari kegiatan yang diajukan oleh lima unit kerja yang disampel yang secara langsung menyentuh pelayanan masyarakat menunjukkan tujuh strategi (ploy) yang paling banyak digunakan, yaitu Concentrate on Individual constituencies, Play it Straight!, the Camel’s Nose, Shift the Blame, They made me, a Foot in the Door, and the Commitment.

The objectives of this research are to evaluate the courses of budgetary process carried out for the case of Kabupaten Kulon Progo, Province of Yogyakarta, for the year of 2004. The objectives are obtained by assessing the compliance of the budgetary process implemented in Kulon Progo towards that prescribed in Decree of Minister of Home Affairs No. 29/2002 concerning the guidelines of budgetary process of local governments and to extract the political tendency practiced as well as ploys performed by interest groups as a part of endeavours to be prioritized in the budgetary process. The research conducted by utilizing primary and secondary data. Primary data are taken from direct observation through interviews with divisions or work units taken part in budgetary process of APBD 2004. The work units covering Bappeda, BPKD, Executive Budget Team, Secretariat of DPRD, and Budget Committee of DPRD. Considering that the researched budgetary process is the budget year 2004, particularly for political aspects, secondary data comprising budgetary process documents dominated the study sources due to the lack personnel available to be interviewed which related to completed term of office. The documents perused consist of planning documents resulted from public needs assessment that was performed by Executive and DPRD, Draft RAPBD, RAPBD, and APBD 2004 along with other supporting documents. Political aspects are analyzed using ploy identification and Thompson- Tuden Matrix explored by Aaron Wildavsky (1992). Data required for the political analysis extracted from interview with and questionnaire addressed to the existing members of Budget Committee of DPRD 2004 and work units as budget users. The research found out that Mini DPRD is an innovative measure conducted by DPRD in public needs assessment, while the public need assessment conducted by the executive documented in DUK consisting of 1900 proposed activities, only not more than 25% of them could be accommodated in APBD 2004. Besides, the budget allocations for activities or programs in APBD had not been based on Spending Standard Assessment (SAB) and Minimum Service Standard (SPM) due to several rationales. Direct political involvement of DPRD in the budgetary process commenced at the time of discussion and review of the draft RAPBD 2004 that was submitted by the Executive Budget Team to Budget Committee of DPRD. The time-consuming discussions organized in Working Sessions and Plenary Sessions resulted in changes or fluctuation of budget allotted in draft RAPBD, RAPBD and APBD and caused the APBD in the position of two months behind schedule, which was started to be implemented on February 26, 2004 instead of early January 2004 as stipulated in Ministerial Decree No. 29/2002. Analysis using the Thompson-Tuden Matrix partly indicated the political tendency of avoiding speculative activities disregarding the prospect of the proposed activities toward the local economy. Identification on endeavours performed by five work units that directly related to public service deliveries confirms seven ploys or strategies mostly conducted by the work units, i.e. Concentrate on Individual constituencies, Play it Straight!, the Camel’s Nose, Shift the Blame, They made me, a Foot in the Door, and the Commitment.

Kata Kunci : Anggaran Pemerintah Daerah,Aspirasi Masyarakat,DPRD, budgetary process, public needs assessment, political involvement, ploys