Prospek Penerapan Ajaran Submissie dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Luar Proses Peradilan Pidana

Syarif Jiwar, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.; Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan dasar pemikiran perlunya penerapan ajaran submissie dalam penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan di luar proses peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian deskriptif dan penelitian preskriptif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini didukung dengan data primer dari narasumber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulannya dilakukan secara deduktif.

Penelitian disertasi ini menganalisis penerapan ajaran submissie di Prancis, Jerman, dan Belanda. Ketiga negara tersebut telah menerapkan submissie dengan pendekatan berbeda. Belanda menekankan penyelesaian konsensual, Prancis mengedepankan judicial control, sedangkan Jerman menitikberatkan kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, ajaran submissie dibangun atas landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, submissie menempatkan hukum pidana perpajakan sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara sehingga orientasi pemidanaan bergeser dari represif menuju pemulihan fiskal yang proporsional dan berkeadilan. Secara sosiologis, mekanisme ini menjawab kebutuhan efektivitas penegakan hukum perpajakan serta mengurangi stigmatisasi pidana tanpa menghilangkan fungsi pengawasan negara. Secara yuridis, submissie menegaskan penetapan hakim sebagai legitimasi penghentian penyidikan atau penuntutan.

Hasil penelitian ini menunjukan menunjukkan bahwa pengaturan ajaran submissie di masa mendatang perlu dirancang sebagai mekanisme hukum acara pidana khusus di bawah kontrol kekuasaan kehakiman. Submissie menjadi dasar penghentian penyidikan atau penuntutan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang disahkan dengan penetapan hakim. Pengaturannya perlu dimuat dalam peraturan pelaksana UU KUP yang mengatur ruang lingkup perkara, syarat, prosedur, dan batas waktu penyelesaian. Mekanisme ini mencakup pengungkapan ketidakbenaran, evaluasi oleh otoritas pajak dan jaksa, serta permohonan penetapan hakim. Konstruksi tersebut menegaskan peran jaksa sebagai pengendali perkara dan hakim sebagai legitimasi akhir guna menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menjaga orientasi pada penerimaan negara. Dengan demikian, submissie dibentuk sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana perpajakan di luar peradilan yang restoratif, efisien, dan akuntabel.

This study aims to identify, analyze, and establish the foundational rationale for applying the doctrine of submissie in resolving criminal tax offenses outside the formilcriminal justice process. This study employs a normative legal research approach, incorporating both descriptive and prescriptive elements. The data utilized is primarily secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. This is further supported by primary data obtained from expert informants. The methodological approaches adopted in this research include the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Data analysis in this study is conducted qualitatively, and conclusions are drawn using a deductive reasoning process.

This dissertation examines the application of the doctrine of submissie in France, Germany, and the Netherlands. Although all three jurisdictions recognize the doctrine, they adopt different approaches: the Netherlands emphasizes consensual settlement, France highlights judicial control, and Germany prioritizes legal certainty. In the Indonesian legal system, the doctrine of submissie is based on philosophical, sociological, and juridical foundations. Philosophically, submissie places criminal tax law as an instrument for recovering state financial losses, thereby shifting the orientation of punishment from repressive to proportional and fair fiscal recovery. Sociologically, this mechanism addresses the need for effective enforcement of tax law and reduces criminal stigmatization without eliminating the state's supervisory function. Juridically, submissie affirms the judge's decision as the legitimacy for terminating an investigation or prosecution.

The results of this study further shows that the regulation of submissie in the future needs to be designed as a special criminal procedure mechanism under the control of judicial power. Submissie becomes the basis for terminating investigations or prosecutions through the fulfillment of tax obligations by taxpayers that are ratified by a judge's decision. The regulation needs to be included in the implementing regulations of the Tax Administration Law, which governs the scope of cases, requirements, procedures, and time limits for resolution. This mechanism includes disclosure of falsehoods, evaluation by tax authorities and prosecutors, and requests for judicial rulings. This construction affirms the role of prosecutors as case controllers and judges as the final legitimization to ensure legal certainty, prevent abuse of authority, and maintain the orientation towards state revenue. Thus, submissie is formed as a mechanism for resolving tax crimes outside of court that is restorative, efficient, and accountable.

Kata Kunci : submissie, tax crimes, legal certainty, tindak pidana perpajakan, kepastian hukum.