Evaluasi mekanisme pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun anggaran 2004

HUSDIANTO, Aan, Dr. Ainun Na'im, MBA.,Ak

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2004, siklus APBD dan alokasi belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2004. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan anggaran (penjaringan aspirasi masyarakat sampai dengan penetapan Perda APBD), pelaksanaan (sistem akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban) serta pengawasan/ pengendalian (evaluasi APBD oleh legislatif dan pengendali intern pemerintah). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan unit kerja atau pihak yang terkait dengan pengelolaan APBD. Data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2004 serta peraturan-peraturan daerah dan kebutusan bupati yang berkaitan dengan pengelolaan APBD. Alat analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dan ketentuan lain yang berlaku serta analisis proporsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali tahun 2004 belum seluruhnya mengacu pada Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 di mana proses penyusunan anggaran belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, penentuan kegiatan dalam APBD belum berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD serta Pemerintah Kabupaten Boyolali belum menyusun Standar Analisa Belanja (SAB). Dalam pelaksanaan APBD masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Perubahan APBD tidak berdasarkan asas hemat serta munculnya kegiatan-kegiatan baru, pelampauan pagu anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban Kepala Daerah terlambat dan tidak menyertakan laporan keuangan BUMD. Pengawasan oleh DPRD hanya pada kebijakan dan aparat pengendali intern pemerintah daerah tidak memiliki pemeriksa yang berlatar belakang akuntan. Alokasi belanja Tahun 2004 tidak sesuai dengan strategi dan prioritas yang ditetapkan, yaitu dari 26,10% alokasi belanja langsung hanya 74,79% yang sesuai dengan strategi dan prioritas. Proporsi belanja pelayanan publik tahun 2004 adalah sebesar 89,97% dan belanja aparatur daerah sebesar 10,03%. Selain itu proporsi belanja daerah masih didominasi oleh Belanja Administrasi Umum yang mencapai 73,90%, belanja modal sebesar 12,51%, belanja operasi dan pemeliharaan sebesar 7,10%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sebesar 6,33% serta belanja tidak tersangka sebesar 0,17% dari total belanja daerah Kabupaten Boyolali tahun 2004.

The objectives of this research are to evaluate the mechanism of financial management, its process or circle and the allocation of expenditure budget of Boyolali regency at 2004. This regional financial management is separated into budgetary planning, actuating and controlling. Data exploited in this research are primary and secondary data. Primary data were obtained by interviews with all divisions which have a relationship with management of Local Income and Expenditure Budgets (APBD) and secondary data by Local Income and Expenditure Budgets for 2004, and other local rules. Analysis instruments employed were qualitative-descriptive with reference to 2002 Kepmendagri (The Decree of Internal Minister) No. 29, other rules and proportional analysis. The result of this research shows that the budgeting management process in Boyolali regency not refer to 2002 Kepmendagri (The Decree of Internal Minister) No. 29 yet because the planning process did not involved publics, the program determination in APBD doesn’t based on The General Purpose and Policy, Strategy and Priority of APBD and also Boyolali regency doesn’t make an Expenditures Analysis Standard. The actuating of APBD were not refer to the rules, that is the transition of APBD doesn’t have an economical basic and there was a new programmes in this transition, some actual expenditures more than its budgets. The reporting of the chief’s responsibities are too late and doesn’t include a regional corporation financial statement. DPRD’s controll only on government policy and internal auditor doesn’t have an accountant staff that expert in audit work. Expenditures allocation did not match with the budget strategy and priority, direct expenditure has been allocated only 26,10% from total expenditure and there was only 74,79% met with the budget strategy and priority. The proportion of public services expenditures are about 89,97% and regional staff expenditures are about 10,03%. Regional expenditures are dominated by general administrative expenditure that receives greatest proportion of 73,90% allocated, while the proportion of capital expenditure is 12,51% and allocation of 7,10% is allocated for operational and maintenance expenditure. Proportion of 6,33% is allocated for share and financial aid and Allocation for unexpencted expenditure is 0,17% from total expenditure in 2004 of Boyolali regency.

Kata Kunci : APBD,Pengelolaan Keuangan Daerah, regional financial execution, priority and expenditure allocation