Viktimisasi dan Perlindungan Perempuan pada Praktik Kawin Tangkap sebagai Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan di Sumba

Bambang AHmad Firdaus Sam, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini mengkaji bentuk dan pola viktimisasi yang dialami perempuan dalam praktik kawin tangkap sebagai tindak pidana pemaksaan perkawinan di Sumba. Selain itu, penelitian juga menganalisis peran aparat kepolisian, tokoh adat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik viktimisasi, memahami pola yang melanggengkan praktik tersebut, serta menilai peran lembaga dalam sistem perlindungan korban.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal, dengan menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan. Penelitian dilakukan selama 14 hari di Pulau Sumba yang mencakup Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat. Wawancara dilakukan dengan dua penyintas, dua tokoh adat, dua Kanit PPA dari Polres Sumba Timur dan Polres Sumba Barat, serta satu perwakilan LSM SOPAN Sumba. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan untuk mendukung data penelitian.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa viktimisasi dalam praktik kawin tangkap bersifat sistematis, berlapis, dan berulang, meliputi kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta pemaksaan perkawinan yang diperkuat oleh legitimasi adat, relasi kekerabatan, dan lemahnya perlindungan institusi. Berdasarkan teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung, praktik ini mencerminkan keterkaitan antara kekerasan langsung, struktural, dan kultural, sedangkan teori Institutional Betrayal menjelaskan terjadinya viktimisasi sekunder akibat kegagalan institusi dalam melindungi korban. Peran lembaga perlindungan masih belum optimal; kepolisian telah menunjukkan perubahan pasca berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tokoh adat berperan secara ambivalen, sedangkan lembaga swadaya masyarakat menjadi aktor yang paling konsisten dalam pendampingan korban. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat yang sensitif gender, penguatan sinergi antarlembaga, serta edukasi publik untuk menghapus legitimasi praktik kawin tangkap dan memperkuat penghormatan terhadap hak perempuan.

This study examines the forms and patterns of victimization experienced by women in the practice of “kawin tangkap” as a criminal act of forced marriage in Sumba. In addition, the study analyzes the roles of law enforcement officials, traditional leaders, and nongovernmental organizations in providing protection to victims. The study aims to identify the characteristics of victimization, understand the patterns that perpetuate this practice, and assess the role of institutions within the victim protection system.

This study employs a socio-legal approach, utilizing interviews and field observations. The research was conducted over 14 days on the island of Sumba, covering East Sumba, Central Sumba, and West Sumba regencies. Interviews were conducted with two survivors, two traditional leaders, two heads of the Women and Children Protection Unit  from the East Sumba and West Sumba Police Departments, and one representative from the NGO SOPAN Sumba. In addition, the researcher also conducted field observations to support the research data.

The findings reveal that victimization in the practice of bride kidnapping is systematic, layered, and repetitive, encompassing physical, sexual, and psychological violence, as well as forced marriage reinforced by customary legitimacy, kinship relations, and weak institutional protection. Drawing on Johan Galtung's Triangle of Violence theory, the practice reflects the interconnectedness of direct, structural, and cultural violence, while Jennifer J. Freyd's Institutional Betrayal theory explains the secondary victimization resulting from institutional failure to protect victims. Institutional responses remain suboptimal; although the police have demonstrated positive changes following the enactment of the Law on Sexual Violence Crimes, they continue to face structural constraints. Traditional leaders play an ambivalent role, whereas civil society organizations have been the most consistent actors in providing victim assistance and advocacy. This study recommends strengthening policy implementation, enhancing gender-sensitive institutional capacity, improving access to victim protection services, fostering collaboration among state institutions, customary leaders, and civil society, and promoting public education to eliminate the social legitimacy of bride kidnapping and strengthen respect for women's rights.

Kata Kunci : Kawin Tangkap, Viktimisasi, Pemaksaan Perkawinan, Perlindungan Korban Perempuan, Sumba.