Laporkan Masalah

Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pada Peristiwa Keracunan Massal Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Sekar Wahyu Tri Wandari, Dr. Supriyadi, SH., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana dalam peristiwa keracunan massal yang terjadi pada penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan pertanggungjawaban pidana dalam peristiwa keracunan massal pada penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sifat penelitian eksploratoris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conseptual approach), dan kasus (case approach). Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif 

     Penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, peristiwa keracunan massal yang terjadi pada penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa yang memenuhi unsur tindak pidana. Hal tersebut karena adanya perbuatan yang melanggar kewajiban hukum untuk menjamin keamanan pangan, unsur kesalahan berupa kelalaian, serta hubungan kausal antara rangkaian pengadaan, pengolahan hingga distribusi, dan pengawasan makanan dengan timbulnya korban. Kedua, pemenuhan pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pihak yang terlibat dalam peristiwa keracunan massal pada penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa pertanggungjawaban pidana secara perorangan seperti Kepala SPPG, Pejabat selaku Pelaku Organisatoris, maupun korporasi seperti mitra penyedia katering dengan pendekatan teori pelaku fungsional. Adapun dasar hukum pembebanan pertanggungjawaban pidana yang relevan adalah Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

This research aims to examine and analyze the fulfillment of criminal act elements arising from mass food poisoning in the implementation of the Free Nutritious Meal Program. This legal research also examine and analyze the fulfillment of criminal liability that could be imposed upon the parties involved arising from mass food poisoning in the implementation of the Free Nutritious Meal Program.

This research uses normative research with exploratory research characteristics. This research approach uses a statute approach, conseptual approach, and case approach. This research utilizes both primary and secondary data. Primary data were collected through interview with resource person, while secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data were analyzed using a qualitative approach, and conclusions were drawn through deductive reasoning.

The research results lead into 2 (two) conclusions. First, the incidents of mass food poisoning in the implementation of the Free Nutritious Meal Program may be classified as criminal events. This conclusion is supported by the existence of conduct violating the legal obligation to ensure food safety, the presence of negligence as the requisite element of culpability, and a causal relationship between the processes of food procurement, preparation, distribution, and supervision and the resulting harm suffered by the victims. Second, criminal liability may be imposed upon parties that involved in the mass food poisoning incidents through both individual and corporate criminal liability. Individual criminal liability may be attributed to persons such as the Head of the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG) and public officials acting as organizational perpetrators, while corporate criminal liability may be imposed upon catering service providers acting as partners of the National Nutrition Agency (BGN) based on the functional dadeerschap theory. The relevant legal basis for imposing such criminal liability is Article 135 of Law Number 18 of 2012 concerning Food.

Kata Kunci : Keracunan Massal, Program Makan Bergizi Gratis, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

  1. S1-2026-493331-abstract.pdf  
  2. S1-2026-493331-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-493331-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-493331-title.pdf