Laporkan Masalah

Analisis Kewenangan Kepala Dinas Kehutanan dalam Penyelenggaraan Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta

Fregina Dasilva, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Kepala Dinas Kehutanan dalam hal penyelenggaraan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta, ditinjau dari pelaksanaannya dan kesesuaiannya dengan pengaturan yang ada. Selain itu, penelitian ini pun bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan dan implikasi Instruksi Kepala Dinas Kehutanan dalam penyelenggaraan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara kepada narasumber untuk mengonfirmasi dan melengkapi kekurangan dalam data sekunder. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, untuk kemudian diolah dengan metode kualitatif dan dianalisis secara deskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membangun argumentasi yang mampu menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa kewenangan Kepala Dinas Kehutanan telah dilaksanakan sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota, yakni dalam hal tahapan persiapan penunjukan hutan kota, pembangunan hutan kota, dan pengelolaan hutan kota. Adapun kedudukan Instruksi Kepala Dinas hanyalah sebagai peraturan kebijakan yang berisi pedoman pelaksanaan pengelolaan lahan hasil pengadaan tanah bagi unit kerja di bawah koordinasi kepala dinas, meskipun secara substansi memuat peruntukan lahan. Implikasinya adalah ketidakpastian status hukum hutan kota yang berasal dari lahan hasil pengadaan tanah, kerentanan alih fungsi hutan kota menjadi peruntukan lahan lainnya, serta terhambatnya pelayanan publik dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta.

This study aims to analyse the authority of the Head of the Forestry Agency in administering urban forests in DKI Jakarta Province, examined from the standpoint of its implementation and its conformity with existing regulations. In addition, this study seeks to further examine the legal standing and implications of the Instruction of the Head of the Forestry Agency in the administration of urban forests in DKI Jakarta Province.

This study employs normative legal research, supplemented by interviews with resource persons to confirm and complement gaps in the secondary data. Data were collected through literature review and interviews, then processed using a qualitative method and analysed descriptively through statutory and conceptual approaches to construct arguments capable of addressing the legal issues at the core of this research.

The findings reveal that the authority of the Head of the Forestry Agency has been exercised in accordance with DKI Jakarta Gubernatorial Regulation No. 17 of 2017 concerning the Administration of Urban Forests, encompassing the stages of urban forest designation preparation, urban forest development, urban forest management, guidance and supervision of urban forest administration, community participation, and financing. Nevertheless, ambiguity remains regarding the relevance of land use determination under the Instruction of the Head of the Forestry Agency of DKI Jakarta Province No. 2 of 2019. The Instruction of the Head of the Agency holds standing merely as a policy regulation containing guidelines for the management of land acquired through land procurement by units under the Agency's coordination, despite substantively regulating land allocation. This has implications for the vulnerability of land use changes and the weak legal status of urban forests both those yet to be established and those already established owing to the absence of a clear legal basis as mandated under the guidelines governing the administration of urban forests in DKI Jakarta.

Kata Kunci : kewenangan, penyelenggaraan hutan kota, instruksi kepala dinas/authority, urban forest administration, instruction of the head of the agency

  1. S2-2026-545642-abstract.pdf  
  2. S2-2026-545642-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-545642-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-545642-title.pdf