Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kasus: Pelaksanaan Program Dana Desa di Desa Sinduadi dalam Mengelola Keuangan Desa Tahun 2024-2025)
MUHAMMAD DZAKI AZ ZUHDI, Prof. Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam praktik, hal ini sering berbenturan dengan kondisi sosial dan keterbatasan administratif di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi kesesuaian implementasinya di Desa Sinduadi periode 2024–2025. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi sebagai sumber data primer, serta studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum terkait transparansi dan akuntabilitas telah tersusun secara hierarkis dan komprehensif, di mana keterbukaan informasi ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang imperatif bagi pemerintah desa. Pada tataran implementasi, pengelolaan Dana Desa di Desa Sinduadi secara substansial telah mematuhi regulasi yang berlaku, dibuktikan dengan pelaksanaan musyawarah desa yang partisipatif, kepatuhan terhadap batas waktu pelaporan anggaran, serta berjalannya fungsi pengawasan BPKL. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal desa dan pemanfaatan platform transparansi digital yang belum optimal akibat keterbatasan literasi masyarakat. Kesimpulannya, pengelolaan keuangan Desa Sinduadi sudah sesuai hukum positif, namun tetap memerlukan standarisasi tata kelola melalui penyusunan SOP internal dan penyederhanaan format publikasi digital agar asas good governance tercapai secara inklusif.
This study is grounded in the critical importance of transparency and accountability in the management of Village Funds as mandated by UU No. 6 of 2014. In practice, however, the implementation of these principles frequently encounters tensions arising from prevailing social conditions and administrative constraints at the local level. This study aims to examine the regulatory framework governing the principles of transparency and financial accountability in village governance, based on prevailing legislation, and to assess the extent to which these principles have been implemented in Sinduadi Village during the 2024–2025 period. The study adopts an empirical legal research design employing a case study approach. Data were collected through interviews and field observations as primary sources, complemented by a literature review as a secondary source, and subsequently analyzed using a qualitative descriptive method.
The findings demonstrate that the legal framework governing transparency and accountability has been systematically established in a hierarchical and comprehensive manner, whereby public information disclosure constitutes a mandatory legal obligation for village administrations. At the level of implementation, the management of Village Funds in Sinduadi Village generally conforms to the applicable regulatory provisions, as evidenced by the conduct of participatory village deliberations, the timely submission of budgetary reports, and the operational effectiveness of the BPKL oversight body. Nevertheless, several challenges persist, including the absence of formally established internal Standard Operating Procedures (SOPs) and the limited optimization of digital transparency platforms, attributable in part to insufficient levels of digital literacy.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana desa, Transparansi, Sinduadi, Accountability, Village funds, Transparency, Sinduadi village