EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA-USAHA PRODUKTIF AGROFORESTRY (Studi atas Pemberdayaan pada Kelompok Tani Hutan Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur)

Ratu Hanifa Pradnya Siwi, Dr. Silverius Djuni Prihatin, M.Si

2025 | Skripsi | ILMU SOSIATRI

Perhutanan sosial di Indonesia telah berjalan lebih dari dua dekade melalui skema kemitraan seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), namun kelembagaan yang dihasilkannya kerap tampak berhasil secara administratif tanpa disertai transformasi kesejahteraan yang substantif bagi masyarakat desa hutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai apakah program pemberdayaan berbasis sumber daya hutan benar-benar mengubah relasi kuasa dan kesejahteraan penerimanya, ataukah ia berhenti sebagai capaian prosedural yang tampak baik di atas kertas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana Program Pengembangan Usaha-Usaha Produktif Agroforestri mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan Kelompok Tani Hutan Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sekaligus menelusuri kesetaraan gender dalam ruang partisipasi yang dihasilkannya, mengingat desa ini telah menjalankan praktik Agroforestri sejak awal tahun 2000-an dan kini berada dalam masa transisi menuju kerangka kebijakan Perhutanan Sosial.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemberdayaan sosial 5P Edi Suharto, yang mencakup dimensi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, yang dioperasionalkan melalui model evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP). Kerangka ini dipertajam dengan perdebatan kritis mengenai pemberdayaan dan depolitisasi dari Cooke dan Kothari, Ferguson, serta Li, dan dilengkapi lensa kesetaraan gender dari Moser dan Kabeer untuk menelusuri apakah capaian program yang tampak merata sesungguhnya menyembunyikan ketimpangan struktural.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui reanalisis data 2021 yang dikumpulkan lewat kuesioner terstruktur, catatan lapangan, dan dokumentasi, dibaca ulang dengan kerangka konseptual yang berbeda dari penelitian aslinya. Informan berjumlah dua puluh orang, terdiri atas sepuluh anggota Kelompok Tani Hutan penerima program Agroforestri dan sepuluh warga non-penerima sebagai pembanding, dipilih secara purposif untuk memaksimalkan keberagaman posisi dan pengalaman mereka terhadap program.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang berlangsung bersifat parsial dan prosedural. Dimensi pemungkinan hanya terpenuhi pada penyediaan alat kerja dasar, sementara akses terhadap sarana bernilai tambah ekonomis tetap terbatas. Dimensi penguatan berjalan tidak merata antaranggota, dimensi perlindungan belum terwujud karena ketergantungan pada tengkulak tetap tinggi, dan dimensi penyokongan bergantung penuh pada forum tatap muka yang berhenti total ketika pandemi berlangsung. Dimensi gender menunjukkan ketimpangan representasi yang konsisten, dengan skor kesejahteraan perempuan secara sistematis lebih rendah pada seluruh ukuran yang dibandingkan, sebuah pola yang oleh penelitian ini dibaca sebagai kegagalan struktural dalam pembagian kerja gender, bukan preferensi individual bebas nilai sebagaimana diklaim analisis data aslinya. Temuan ini menegaskan bahwa capaian administratif semata tidak dapat dijadikan bukti keberhasilan pemberdayaan.

Social forestry in Indonesia has operated for more than two decades through partnership schemes such as Community-Based Forest Management (PHBM), yet the resulting institutions often appear administratively successful without being accompanied by substantive welfare transformation for forest-fringe communities. This condition raises an important question regarding whether forest-resource-based empowerment programs genuinely change power relations and the welfare of their recipients, or whether they stop at procedural achievements that merely look good on paper. This research aims to evaluate the extent to which the Productive Agroforestry Enterprise Development Program achieves its goal of improving the welfare of the Forest Farmer Group in Jono Village, Temayang Subdistrict, Bojonegoro Regency, East Java, while also examining gender equality within the participation space it produces.

This research uses Edi Suharto's 5P social empowerment framework, covering the dimensions of enabling, enhancing, protecting, supporting, and maintaining, operationalized through the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. This framework is sharpened with the critical empowerment-depoliticization debate from Cooke and Kothari, Ferguson, and Li, and complemented with a gender equality lens from Moser and Kabeer to examine whether the program's seemingly even achievements actually conceal structural inequality.

This research uses a qualitative descriptive method through a reanalysis of 2021 data collected through structured questionnaires, field notes, and documentation, reread using a conceptual framework different from the original study. Twenty informants were involved, consisting of ten Forest Farmer Group members receiving the Agroforestry program and ten non-recipient residents as comparison, selected purposively to maximize the diversity of their positions and experiences toward the program.

The findings show that the empowerment taking place is partial and procedural in nature. The enabling dimension is only fulfilled in the provision of basic work tools, while access to economically value-adding facilities remains limited. The enhancing dimension proceeds unevenly among members, the protecting dimension remains unfulfilled due to continued high dependence on middlemen, and the supporting dimension depends entirely on face-to-face forums that stopped completely during the pandemic. The gender dimension shows consistent representational inequality, with women's welfare scores systematically lower across all measures compared, a pattern this research reads as a structural failure in the gendered division of labor, rather than the value-free individual preference claimed by the original data analysis. These findings affirm that administrative achievement alone cannot be taken as proof of successful empowerment, without tracing who actually benefits from it.

Kata Kunci : perhutanan sosial, pemberdayaan sosial, evaluasi program, kesetaraan gender, agroforestri, social forestry, social empowerment, program evaluation, gender equality,agroforestry