Pelindungan Hukum Kreditur Dalam Pemberesan Harta Pailit Berupa Cryptocurrency (Studi Perbandingan Antara Hukum Kepailitan Indonesia dan Singapura)
Afifah Salsabila Ayuningtias, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya cryptocurrency sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan diakui dalam sistem keuangan modern. Dalam hukum kepailitan, keberadaan cryptocurrency menimbulkan permasalahan terkait kedudukannya sebagai harta pailit serta pelindungan terhadap kreditur, mengingat karakteristiknya yang bersifat terdesentralisasi, volatil, dan lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan kreditur terhadap cryptocurrency sebagai harta pailit dalam hukum Indonesia serta relevansi pendekatan hukum Singapura bagi pembaruan hukum kepailitan di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara tertulis dengan kurator, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran hukum untuk mengkaji pengaturan cryptocurrency dalam hukum kepailitan Indonesia dan membandingkannya dengan praktik hukum di Singapura.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency secara normatif telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari harta kekayaan debitur yang dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit. Namun, mekanisme pelaksanaan hukum kepailitan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik aset kripto sehingga menimbulkan risiko ketidakadilan bagi kreditur, antara lain tidak optimalnya penghimpunan harta pailit, keterbatasan penelusuran aset lintas yurisdiksi, volatilitas nilai aset, dan meningkatnya biaya pemberesan. Sementara itu, Singapura melalui Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (IRDA), pengakuan cryptocurrency sebagai property, dan penerapan cross-border insolvency menunjukkan bahwa pelindungan kreditur memerlukan mekanisme hukum yang efektif dalam pengungkapan, penelusuran, penguasaan, pemberesan, serta kerja sama lintas yurisdiksi terhadap aset digital.
The development of digital technology has encouraged the emergence of cryptocurrency as a digital asset with economic value and recognition within the modern financial system. In bankruptcy law, the existence of cryptocurrency raises issues regarding its position as part of the bankruptcy estate and the protection of creditors, considering its decentralized, volatile, and borderless characteristics. This study aims to analyze creditor protection concerning cryptocurrency as part of the bankruptcy estate under Indonesian law and the relevance of Singapore’s legal approach for the reform of Indonesian bankruptcy law.
This research is a normative legal study employing statutory and comparative law approaches. Data were obtained through library research and written interviews with a curator, then analyzed qualitatively using legal reasoning to examine the regulation of cryptocurrency in Indonesian bankruptcy law and compare it with legal practices in Singapore.
The findings indicate that cryptocurrency, from a normative legal perspective, qualifies as part of a debtor's assets that may be included in the bankruptcy estate. However, the implementation of Indonesia's bankruptcy law has not yet fully accommodated the unique characteristics of crypto assets, resulting in risks of unfairness to creditors, including the suboptimal collection of bankruptcy assets, limitations in tracing cross-border assets, the volatility of crypto asset values, and increased costs of asset administration and distribution. Meanwhile, Singapore, through the Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (IRDA), the recognition of cryptocurrency as property, and the implementation of cross-border insolvency, demonstrates that effective creditor protection requires legal mechanisms capable of ensuring asset disclosure, tracing, control, administration, and cross-border cooperation in relation to digital assets.
Kata Kunci : Cryptocurrency, Harta Pailit, Pelindungan Kreditur, Kepailitan