Reorientasi Kebijakan Pembatasan Ekspor Sumber Daya Mineral Indonesia dalam Rangka Harmonisasi dengan Ketentuan WTO: Studi Komparatif Putusan Sengketa WTO DS592 dan Sengketa Ekspor Mineral Tiongkok
NURUL ISNAENI, Irna Nurhayati, S.H., M.Hum, LL.M. Ph.D
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian dengan judul “Reorientasi Kebijakan Pembatasan Ekspor Sumber Daya Mineral Indonesia dalam Rangka Harmonisasi dengan Ketentuan WTO Pasca Putusan Panel WTO DS592 Berdasarkan Pasal XI dan XX GATT 1994” ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Panel WTO dalam sengketa DS592 antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan pembatasan ekspor mineral, mengkaji arah reorientasi kebijakan ekspor mineral Indonesia pasca putusan tersebut, serta merumuskan bentuk harmonisasi antara peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan WTO guna mencegah sengketa serupa di masa mendatang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan komparatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, termasuk dokumen resmi WTO, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur ilmiah. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis serta rekomendasi kebijakan yang sesuai.
Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh beberapa temuan. Pertama, pertimbangan hukum Panel WTO dalam sengketa DS592 (Indonesia-Measures Relating to Raw Materials) konsisten dengan perkara China-Raw Materials (DS394/395/398) dan China-Rare Earths (DS431/432/433) yang menafsirkan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 sebagai larangan pembatasan kuantitatif ekspor serta menerapkan secara ketat pengecualian berdasarkan Pasal XI ayat (2) dan Pasal XX GATT 1994. Temuan ini juga menunjukkan bahwa negara berkembang tetap memiliki ruang kebijakan (policy space) melalui instrumen yang proporsional dan selaras dengan WTO, sebagaimana tercermin dalam pendekatan India dan Afrika Selatan yang lebih mengutamakan instrumen fiskal dan kebijakan industri dibandingkan larangan ekspor. Kedua, reorientasi kebijakan diperlukan dengan mengalihkan larangan ekspor menuju instrumen yang lebih kompatibel dengan WTO, seperti bea keluar, penguatan investasi dan transfer teknologi, serta pengembangan industri pengolahan dalam negeri. Ketiga, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan WTO perlu dilakukan melalui penyelarasan Undang-Undang Minerba beserta peraturan pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip GATT 1994, serta mengakomodasi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sehingga tujuan hilirisasi, pemberdayaan industri nasional, dan kepatuhan terhadap sistem perdagangan multilateral dapat diwujudkan secara seimbang.
The research entitled “Reorientation of Indonesia’s Mineral Resource Export Restriction Policy in the Framework of Harmonization with WTO Provisions Following the WTO Panel Decision in DS592 Based on Articles XI and XX of GATT 1994” aims to analyze the WTO Panel’s legal considerations in the DS592 dispute between Indonesia and the European Union regarding mineral export restrictions. It also examines Indonesia’s policy reorientation following the decision, and how legal harmonization with WTO provisions can be achieved to prevent similar disputes in the future.
This research is a normative legal research project employing statutory, case-based, conceptual, and comparative approaches. Data collection was conducted through a literature review of relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, including official WTO documents, national legislation, and scholarly literature. The data obtained were analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods to formulate systematic legal arguments and appropriate policy recommendations.
Based on the results of the discussion, the result of this study are: First, the legal reasoning of the WTO Panel in dispute DS592 (Indonesia-Measures Relating to Raw Materials) aligns with the precedents set in China Raw Materials (DS394/395/398) and China Rare Earths (DS431/432/433) these cases interpreted Article XI:1 of GATT 1994 as prohibiting quantitative export restrictions and strictly applied the exceptions found in Article XI:2 and Article XX of GATT 1994. These findings also demonstrate that developing nations retain policy space through instruments that are proportionate and WTO-consistent as evidenced by the approaches taken by India and South Africa, which prioritize fiscal instruments and industrial policies over export bans. Second, a policy reorientation is required, shifting away from export bans toward WTO-compatible instruments such as export duties, the strengthening of investment and technology transfer, and the development of domestic processing industries. Third, national laws must be harmonized with WTO rules by aligning the Mineral and Coal Mining Law and its implementing regulations with GATT 1994 principles, while also accommodating Environmental, Social, and Governance (ESG) standards and the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), thereby achieving a balanced realization of downstreaming objectives, national industrial empowerment, and compliance with the multilateral trading system.
Kata Kunci : Reorientasi Kebijakan, WTO DS592, Harmonisasi Hukum, GATT 1994