Laporkan Masalah

URGENSI PERLUASAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA GIG ECONOMY : ANALISIS KESENJANGAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

FARHANI AGISTYA MAHENDRA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesenjangan regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini menciptakan kerentanan hukum bagi pekerja gig economy dalam mengakses hak-hak dasar pekerja.  Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan  menganalisis model perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ideal bagi pekerja gig economy Indonesia di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif.  Penelitian yuridis/normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data primer, sekunder dan tersier dengan alat berupa studi dokumen.  Penelitian empiris dilakukan dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian baik responden maupun narasumber, dengan alat berupa panduan wawancara yang bersifat kombinasi (terbuka dan tertutup).  Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikan data berdasarkan isu-isu yang diteliti.

Penelitian ini menyimpulkan, pertama, kesenjangan regulasi yang mengikatkan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan denga pekerja gig telah melegitimasi lepas tangannya perusahaan platform digital. Hal ini memicu terjadinya eksploitasi berbalut desain hukum (exploitation by legal design) karena pekerja gig dipaksa menanggung beban risiko sosialnya secara mandiri.  Kedua, rumusan ius constituendum dengan klasifikasi service agreement berstandar hak imperatif, pewajiban iuran oleh platform, serta pembentukan tribunal khusus sehingga tanpa mereduksi fleksibilitas ekonomi digital menjadi model perlindungan jaminan sosial ideal bagi pekerja gig Indonesia di masa mendatang.

This study aims to identify and analyse how current gaps in employment social security regulations create legal vulnerabilities for gig economy workers in accessing their fundamental labour rights.  Another objective of this study is to identify and  analyse an ideal model of employment social security protection for Indonesia’s gig economy workers in the future.

This study is a descriptive legal-empirical study. The legal/normative research involved a literature review to obtain primary, secondary and tertiary data, using document analysis as the research method. The empirical research was conducted through interviews with research subjects, including both respondents and informants, using a combination of open-ended and closed-ended questions in the interview guide.

This research concludes, firstly, that regulatory gaps regarding the obligation to provide social security for gig workers have legitimised the digital platform companies’ abdication of responsibility. This has led to ‘exploitation by legal design’, as gig workers are forced to bear the burden of social risks independently.  Secondly, the formulation of ius constituendum involving the classification of service agreements under mandatory rights, the imposition of contribution obligations on platforms, and the establishment of a specialised tribunal without compromising the flexibility of the digital economy, represents an ideal model of social security protection for Indonesian gig workers in the future

Kata Kunci : Pekerja, Gig Economy, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kebijakan Publik, Perlindungan Hukum

  1. S2-2026-540212-abstract.pdf  
  2. S2-2026-540212-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-540212-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-540212-title.pdf