URGENSI PERLUASAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA GIG ECONOMY : ANALISIS KESENJANGAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA
FARHANI AGISTYA MAHENDRA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesenjangan regulasi
jaminan sosial ketenagakerjaan saat ini menciptakan kerentanan hukum bagi
pekerja gig economy dalam mengakses hak-hak dasar pekerja. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan ideal bagi pekerja gig economy Indonesia di masa
mendatang.
Penelitian
ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang
bersifat deskriptif. Penelitian yuridis/normatif dilakukan melalui studi
kepustakaan untuk mendapatkan data primer, sekunder dan tersier dengan alat
berupa studi dokumen. Penelitian empiris
dilakukan dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian baik responden
maupun narasumber, dengan alat berupa panduan wawancara yang bersifat kombinasi
(terbuka dan tertutup). Penelitian ini
dianalisis secara kualitatif dengan mengklasifikasikan data berdasarkan isu-isu
yang diteliti.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, kesenjangan
regulasi yang mengikatkan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan denga
pekerja gig telah melegitimasi lepas tangannya perusahaan platform
digital. Hal ini memicu terjadinya eksploitasi berbalut desain hukum (exploitation
by legal design) karena pekerja gig dipaksa menanggung beban risiko
sosialnya secara mandiri. Kedua, rumusan
ius constituendum dengan klasifikasi service agreement berstandar
hak imperatif, pewajiban iuran oleh platform, serta pembentukan tribunal khusus
sehingga tanpa mereduksi fleksibilitas ekonomi digital menjadi model
perlindungan jaminan sosial ideal bagi pekerja gig Indonesia di masa
mendatang.
This
study aims to identify and analyse how current gaps in employment social
security regulations create legal vulnerabilities for gig economy workers in
accessing their fundamental labour rights.
Another objective of this study is to identify and analyse an ideal model of employment social
security protection for Indonesia’s gig economy workers in the future.
This
study is a descriptive legal-empirical study. The legal/normative research
involved a literature review to obtain primary, secondary and tertiary data,
using document analysis as the research method. The empirical research was
conducted through interviews with research subjects, including both respondents
and informants, using a combination of open-ended and closed-ended questions in
the interview guide.
This research concludes, firstly, that regulatory gaps regarding the obligation to provide social security for gig workers have legitimised the digital platform companies’ abdication of responsibility. This has led to ‘exploitation by legal design’, as gig workers are forced to bear the burden of social risks independently. Secondly, the formulation of ius constituendum involving the classification of service agreements under mandatory rights, the imposition of contribution obligations on platforms, and the establishment of a specialised tribunal without compromising the flexibility of the digital economy, represents an ideal model of social security protection for Indonesian gig workers in the future
Kata Kunci : Pekerja, Gig Economy, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kebijakan Publik, Perlindungan Hukum