Laporkan Masalah

Pertanggungjawaban Hukum Suami Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Istri Dikaitkan Dengan Harta Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2011 PN.PO Jo. Putusan Nomor: 388/Pdt/2012/PT.SBY Jo. Putusan Nomor: 777 K/Pdt/2013)

Syabilla Lucky Wijaya Iskandar, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pertanggungjawaban suami atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh istri dikaitkan dengan harta dalam perkawinan serta mengetahui dan menganalisa batas pertanggungjawaban harta suami terhadap kewajiban ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum istri dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2011/PN.PO jo. Putusan Nomor 388/Pdt/2012/PT.SBY jo. Putusan Nomor 777 K/Pdt/2013 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika hukum terkait pembebanan tanggung jawab kepada suami terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh istri khususnya ketika harta pribadi suami turut dikenakan sita jaminan dan eksekusi untuk pemenuhan ganti rugi

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus Data yang digunakan berupa data sekunder yang dihasilkan dari mempelajari bahan hukum primer sekunder dan tersier yang didukung oleh hasil wawancara dengan praktisi hukum sebagai data pelengkap guna memperkaya analisis normatif Data penelitian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara a quo didasarkan pada ketiadaan perjanjian perkawinan antara para pihak sehingga hakim menerapkan konsep persatuan harta dalam Pasal 119 dan Pasal 120 KUH Perdata sehingga suami turut dibebani tanggung jawab secara tanggung renteng atas ganti rugi yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh istri Oleh karena itu penelitian ini menemukan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 Undang Undang Perkawinan yang memberikan perlindungan terhadap harta bawaan masing masing pihak serta pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata

This study aims to analyze the judges legal considerations in determining a husbands liability for unlawful acts committed by his wife in relation to marital property as well as to examine the limits of the husbands property liability for compensation arising from unlawful acts committed by the wife in Decision Number 7 Pdt G 2011 PN PO jo Decision Number 388 Pdt 2012 PT SBY jo Decision Number 777 K Pdt 2013 This research is motivated by legal issues concerning the imposition of liability upon a husband for unlawful acts committed by his wife particularly when the husbands personal property becomes subject to conservatory seizure and execution to fulfill compensation claims

This research is a descriptive normative legal study employing a statutory approach and a case approach The data used consist of primary secondary and tertiary legal materials supported by interviews with legal practitioners as complementary data to enrich the normative analysis The research data were analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the legal issues examined

The results of the study indicate that the judges consideration in the a quo case was based on the absence of a prenuptial agreement between the parties Consequently the judges applied the concept of community property as stipulated in Articles 119 and 120 of the Indonesian Civil Code KUH Perdata thereby holding the husband jointly and severally liable for the compensation arising from the Tortious Act committed by the wife Therefore this study finds that the decision is inconsistent with Article 35 paragraph 2 of the Marriage Law which provides protection for each spouses separate property as well as with the principles of liability for Tortious Acts as regulated under Article 1365 of the Indonesian Civil Code KUH Perdata

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Suami, Harta Perkawinan, Harta Bawaan, Persatuan Harta

  1. S1-2026-497772-abstract.pdf  
  2. S1-2026-497772-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-497772-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-497772-title.pdf