Laporkan Masalah

Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Konflik Antara Hak Paten Dan Hak Atas Kesehatan Publik Di Indonesia

Muhammad Agastya Mahendra Ma'ruf, Prof. M. Hawin, S.H., LLM., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Paten di Indonesia mengatur keseimbangan antara perlindungan hak pemegang paten atas obat dan pemenuhan hak atas kesehatan publik, serta mengidentifikasi kelemahan hukum yang ada beserta solusi pengaturannya.

Penulisan ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data berupa data sekunder yang dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk kemudian disajikan secara deskriptif guna menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan perlindungan hak paten atas obat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 telah mencerminkan asas keseimbangan. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya unsur legitimate aim, suitability, necessity, dan proportionality, di mana hak eksklusif pemegang paten dibatasi oleh instrumen penyeimbang seperti lisensi wajib, pelaksanaan paten oleh pemerintah, parallel import, dan bolar provision. Kendati demikian, kelemahan hukum utamanya terletak pada aspek operasional, yaitu belum adanya parameter teknis yang tegas untuk menentukan kapan hambatan akses obat terjadi (seperti indikator ketidakterjangkauan harga, keterbatasan pasokan, dan gangguan distribusi). Selain itu, pelaksanaannya masih jarang digunakan akibat belum adanya pedoman koordinasi lintas lembaga yang terpadu (antara DJKI, Kementerian Kesehatan, BPOM, dan penyelenggara jaminan kesehatan) serta belum tersedianya sistem data paten obat yang terintegrasi.

Sebagai solusi hukum, pemerintah perlu merumuskan parameter teknis operasional hambatan akses obat, membentuk pedoman koordinasi antar-lembaga yang didukung sistem data terpadu, serta menerapkan mekanisme penyeimbang secara bertahap berdasarkan tingkat urgensi kesehatan publik dengan mengoptimalkan fleksibilitas TRIPS Agreement dan Doha Declaration. Langkah ini penting agar negara tetap menghargai inovasi farmasi sekaligus menjamin hak konstitusional masyarakat atas kesehatan.

This study aims to analyze how Indonesia’s Patent Law balances the protection of patent holders’ rights to medicines with the fulfillment of the public’s right to health, and to identify existing legal weaknesses along with regulatory solutions.

This paper employs a normative legal research method (literature review) of a descriptive nature. The approaches used include the statutory approach and the conceptual approach. The data sources consist of secondary data, which were analyzed using qualitative methods and then presented descriptively to draw conclusions.

The results of the study indicate that, from a normative perspective, the provisions governing patent protection for pharmaceuticals in Law No. 13 of 2016 on Patents, as last amended by Law No. 65 of 2024, reflect the principle of balance. This is evidenced by the fulfillment of the elements of legitimate aim, suitability, necessity, and proportionality, whereby the exclusive rights of patent holders are limited by balancing mechanisms such as compulsory licensing, government implementation of patents, parallel imports, and the Bolar provision. Nevertheless, the main legal weakness lies in operational aspects, namely the absence of clear technical parameters to determine when barriers to access to medicines occur (such as indicators of unaffordability, supply constraints, and distribution disruptions). Furthermore, its implementation is still rarely utilized due to the lack of integrated interagency coordination guidelines (between the Directorate General of Intellectual Property, the Ministry of Health, the Indonesian Food and Drug Administration, and health insurance providers) as well as the unavailability of an integrated drug patent data system.

As a legal solution, the government needs to define the technical and operational parameters of barriers to access to medicines, establish guidelines for interagency coordination supported by an integrated data system, and gradually implement balancing mechanisms based on the level of public health urgency by optimizing the flexibility provided by the TRIPS Agreement and the Doha Declaration. These steps are essential to ensure that the country continues to value pharmaceutical innovation while guaranteeing the public’s constitutional right to health.

Kata Kunci : Hak Paten Obat, Kesehatan Publik, Asas Keseimbangan, Lisensi Wajib, Fleksibilitas TRIPS.

  1. S2-2026-537213-abstract.pdf  
  2. S2-2026-537213-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-537213-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-537213-title.pdf