Evaluasi sistem pengendalian internal atas aktiva tetap :: STudi kasus Kota Depok Provinsi Jawa Barat
EVAYANTY, Yessy, Drs. Harnanto, M.Soc.Sc
2005 | Tesis | Magister Ekonomika PembangunanTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah pada Pemerintah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal atas Aktiva Tetap yang ada di bawah wewenangnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan-laporan mengenai aset/aktiva tetap yang dilakukan oleh bendaharawan barang dan pemegang barang. Untuk mendukung analisis, data primer juga digunakan yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner oleh pegawai yang bertanggungjawab atas pengelolaan aset/barang daerah. Hasil dari analisis memperlihatkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Kota Depok. Di antaranya, ada beberapa pelaporan atas aset/aktiva tetap yang belum mengacu pada Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah. Tetapi tetap dimungkinkan untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan atas pengelolaan aset/aktiva tetap, karena masih terdapat kesulitan untuk memperoleh data yang benar-benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
The objective of this study was to get description of implementation of Internal Affair and Local Autonomy Minister Decree No. 11, 2001, on Management of Local Goods in Depok Local Government, West Java Province. This study was also intended to evaluate the implementation of Internal Control System on Fixed Assets under authority. The data used in this research are secondary data obtained from implementation of fixed asset recording conducted by goods treasury and goods administrator. To support the analysis, the primary data is also used such as interview and questionnaire fulfilled by the officer that take responsibility of Local Goods Management. The result of analysis showed that some weaknesses found in the implementation of internal control system in Depok Local Government. Such as, some of fixed asset recording conducted by goods treasury and goods administrator did not conform with Internal Affair and Local Autonomy Minister Decree No. 11, 2001, on Management of Local Goods. But it is possible to make another research about Local Goods Management, because there are many difficulties to get the real data that really describe the real condition.
Kata Kunci : Otonomi Daerah,Sistem Pengendalian Internal,Pengelolaan Barang Daerah