Gerakan Desa Anti Politik Uang sebagai Upaya Mendorong Demokrasi Indonesia Sehat dan Berkualitas: Studi Kasus Kalurahan Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pemilu 2019

Arsyad Indrawan Zahid, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Praktik politik uang telah merajalela dalam setiap momen pemilihan umum, tak terkecuali di lingkungan masyarakat Sardonoharjo. Normalisasi ini akan mencederai integritas pemilu yang bebas dan adil, serta menjadi ancaman nyata terhadap kualitas demokrasi. Dalam merespon persoalan tersebut, Gerakan Desa Anti Politik Uang (APU) muncul sebagai bentuk partisipasi politik otonom masyarakat yang secara kolektif melawan politik uang di Sardonoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan dan peran Gerakan Desa APU Sardonoharjo pada Pemilu 2019 sebagai upaya mendorong demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen melalui sumber data primer maupun sekunder. Teori tangga partisipasi Sherry Arnstein digunakan untuk memahami tingkatan partisipasi masyarakat dalam gerakan. Kemudian, penilaian kualitas demokrasi Morlino (2009) digunakan sebagai pisau analisis utama untuk mendalami dan membuktikan sejauh mana Gerakan APU Sardonoharjo mendorong demokrasi yang berkualitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Desa APU Sardonoharjo pada Pemilu 2019 merupakan gerakan sosial dari inisiasi masyarakat Sardonoharjo (bottom-up) atas keresahan terhadap politik uang. Berbagai langkah dan aksi strategis dilakukan dalam membangun gerakan dengan berpedoman pada tiga pilar, yaitu structure, content, dan culture of law. Gerakan ini meningkatkan partisipasi politik masyarakat untuk “naik kelas” menjadi subjek politik aktif hingga mencapai derajat tertinggi, yaitu Citizen Power (Kekuasaan Warga). Gerakan ini mampu memperkuat kualitas demokrasi melalui tiga dimensi: (1) Dimensi prosedural melalui penguatan partisipasi dan regulasi lokal anti politik uang, serta kompetisi pemilu sehat; (2) Dimensi isi (substantif) dengan mengukuhkan kembali kebebasan dan kesetaraan warga atas hak politik pemilu tanpa intervensi politik uang; dan (3) Dimensi hasil dengan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, aspiratif, dan berintegritas. Peran tersebut setidaknya berimplikasi positif pada demokrasi lokal yang mencakup aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat Sardonoharjo. Meskipun begitu, gerakan ini masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan sehingga perlu pengembangan secara lebih lanjut.

The practice of vote-buying has run rampant in every general election, and the Sardonoharjo community is no exception. This normalization undermines the integrity of free and fair elections and poses a real threat to the quality of democracy. In response to this issue, the Village Movement Against Money Politics (APU) emerged as a form of autonomous political participation by the community, collectively fighting against money politics in Sardonoharjo. This study aims to analyze the formation process and role of the Sardonoharjo Village APU Movement in the 2019 General Election as an effort to promote a healthy and high-quality democracy.

This study employs a descriptive qualitative method using a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews and document analysis using both primary and secondary data sources. Sherry Arnstein’s ladder of participation theory was used to understand the levels of community participation in the movement. Furthermore, Morlino’s (2009) assessment of democratic quality was used as the primary analytical tool to explore and demonstrate the extent to which the APU Sardonoharjo Movement promoted high-quality democracy.

The results of this study show that the APU Sardonoharjo Village Movement during the 2019 General Election was a social movement initiated by the Sardonoharjo community (bottom-up) in response to concerns about vote-buying. Various strategic steps and actions were taken to build the movement, guided by three pillars: structure, content, and the culture of law. This movement increased the community’s political participation, enabling them to “move up” to become active political subjects and ultimately reach the highest level: Citizen Power. The movement succeeded in strengthening the quality of democracy through three dimensions: (1) the procedural dimension, by strengthening participation and local regulations against vote-buying, as well as fostering healthy electoral competition; (2) The substantive dimension by reaffirming citizens’ freedom and equality regarding their political rights in elections free from the intervention of money politics; and (3) The outcomes dimension by promoting the creation of clean, responsive, and ethical governance. This role has, at the very least, positive implications for local democracy, encompassing the social, political, and cultural aspects of the Sardonoharjo community. Nevertheless, this movement still faces various obstacles and challenges, necessitating further development.

Kata Kunci : Demokrasi, Politik Uang, Gerakan Sosial, Partisipasi Politik Masyarakat, Sardonoharjo