Analysis Kelayakan Penerapan Pajak Progresif Berdasarkan Umur Kendaraan sebagai Instrumen Pengendalian Emisi Karbon: Studi Kasus Provinsi DKI Jakarta

Aurel Diyah Agustin, Prof. Dr. Eko Suwardi, M.Sc.

2026 | Skripsi | AKUNTANSI

Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi di Provinsi DKI Jakarta berkontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas udara akibat emisi karbon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan penerapan pajak progresif berdasarkan umur kendaraan sebagai instrumen disinsentif fiskal untuk mengendalikan emisi karbon di DKI Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods), data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 100 responden pemilik mobil pribadi di DKI Jakarta, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat narasumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, serta akademisi dan pakar kebijakan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan adanya jurang persepsi yang tajam berdasarkan aspek ekonomi masyarakat. Secara substantif-ekologis, seluruh kelompok pendapatan memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dan sepakat bahwa kendaraan tua menghasilkan emisi yang lebih buruk. Namun, pada aspek keadilan pajak, kelompok pendapatan menengah ke bawah cenderung menolak kebijakan ini karena membeli kendaraan bekas murni akibat keterbatasan ekonomi. Sebaliknya, kelompok pendapatan menengah ke atas cenderung mendukung kebijakan ini sebagai langkah peremajaan lingkungan yang rasional. Secara regulasi, infrastruktur data perpajakan daerah melalui Samsat dinilai telah siap diimplementasikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pajak progresif berdasarkan umur kendaraan dinyatakan layak bersyarat. Agar tidak memicu resistensi sosial dan risiko penghindaran pajak, kebijakan ini harus diterapkan secara bertahap (gradual) dengan mengintegrasikan ambang batas baku mutu uji emisi sebagai indikator utama tarif, bukan sekadar angka tahun tahunan kendaraan, serta didukung oleh penyediaan transportasi publik massal yang komprehensif.

The rapid growth of private vehicles in DKI Jakarta Province contributes significantly to the deterioration of air quality due to carbon emissions. This study aims to analyze the feasibility of implementing a progressive tax based on vehicle age as a fiscal disincentive instrument to control carbon emissions in DKI Jakarta. Using a mixed-methods approach, quantitative data were gathered through a survey of 100 private car owners in DKI Jakarta, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with four informants representing the Regional Revenue Agency (Bapenda) of DKI Jakarta, the Environmental Agency (DLH) of DKI Jakarta, as well as academics and fiscal policy experts. The results of the study indicate a sharp perceptual gap based on the public's economic background. Substantively and ecologically, all income groups possess high environmental awareness and agree that older vehicles produce worse emissions. However, regarding tax equity, the lower-middle-income group tends to reject this policy, as they purchase used vehicles strictly due to economic constraints. Conversely, the upper-middle-income group tends to support this policy as a rational step toward environmental rejuvenation. From a regulatory perspective, the regional tax data infrastructure managed through Samsat is considered fully ready for implementation. This study concludes that the progressive tax policy based on vehicle age is conditionally feasible. To prevent social resistance and the risk of tax avoidance, this policy must be implemented gradually by integrating emission test standards as the primary tariff determinant rather than relying solely on the vehicle's manufacturing year and must be heavily supported by the provision of comprehensive mass public transportation.

Kata Kunci : Pajak Progresif, Umur Kendaraan, Emisi Karbon, Kelayakan Kebijakan, DKI Jakarta