Pelemahan Independensi: Analisis Strategi Narasi KPK sebagai Upaya Mempertahankan Legitimasi atas UU No. 19 Tahun 2019 di Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto

Puan Da Shiffa, Dr. Indri Dwi Apriliyanti, SIP.,MBA

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi narasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merespons perubahan kelembagaan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui Narrative Policy Framework (NPF), penelitian ini menganalisis pernyataan resmi KPK selama periode 2019-2026. Penelitian ini juga menggunakan teori legitimasi Suchman (1995) untuk menginterpretasikan basis legitimasi yang diproyeksikan dalam narasi KPK. Hasil penelitian menemukan bahwa strategi narasi KPK berkembang sesuai dengan kondisi kelembagaan yang dihadapi, yaitu dari narasi penolakan, bergeser menjadi adaptif dan reflektif, kemudian menuju karakteristik konsolidasi di era Presiden Prabowo Subianto. Pergeseran strategi narasi tersebut merefleksikan perubahan cara KPK dalam mengelola legitimasi lembaga. Ketika kondisi yang dihadapi lembaga berganti, dasar legitimasi yang diprioritaskan dalam narasi juga mengalami penyesuaian. Penelitian ini memperkaya kajian Narrative Policy Framework dengan menunjukkan bahwa perubahan karakteristik narasi dapat digunakan untuk menginterpretasikan perubahan pengelolaan legitimasi organisasi dalam konteks perubahan kelembagaan. 

This study investigates the narrative strategies employed by the Indonesian Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK) in responding to the institutional changes introduced by Law Number 19 of 2019. Drawing on the Narrative Policy Framework (NPF), this qualitative study analyzes KPK's official statements disseminated through mass media, official social media accounts, and other official communication channels between 2019 and 2026. Suchman's (1995) legitimacy theory is employed to interpret the legitimacy bases projected through KPK's narratives. The findings indicate that KPK's narrative strategies evolved alongside changing institutional conditions, shifting from narratives of rejection to adaptive and reflective narratives before evolving into a consolidative narrative during the administration of President Prabowo Subianto. These shifts reflect changes in the way KPK managed its institutional legitimacy. As the institutional environment changed, the legitimacy bases emphasized in its narratives also adapted accordingly. This study extends the Narrative Policy Framework literature by demonstrating that changes in narrative characteristics can be used to interpret shifts in organizational legitimacy management in the context of institutional change.

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Narrative Policy Framework, Strategi Narasi, Legitimasi, Independensi Lembaga