Laporkan Masalah

Kepastian Hukum Pemulihan Hak Bagi Pemilik Tanah Akibat Perbedaan Putusan Peninjauan Kembali Yang Saling Bertentangan (Studi Putusan Nomor 59 PK/PDT/2018 Dan Putusan Nomor 1264 PK/PDT/2023) PK/PDT/2023)

Devira Sukma Putri Siahaya, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

INTISARI

Sengketa pertanahan di Indonesia sering melibatkan putusan pengadilan yang saling bertentangan, khususnya ketika putusan perdata didasarkan pada bukti yang kemudian terbukti palsu melalui putusan pidana. Penelitian ini menganalisis kepastian hukum pemulihan hak bagi pemilik tanah akibat perbedaan putusan Peninjauan Kembali Nomor 59 PK/Pdt/2018 dan Nomor 1264 PK/Pdt/2023 pada kasus sengketa tanah di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Tujuan penelitian mencakup pengkajian penerapan asas restitutio in integrum dalam putusan yang saling bertentangan, identifikasi upaya pemulihan hak yang dapat ditempuh korban, serta evaluasi efektivitas asas tersebut dalam menjamin kepastian hukum. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif didukung wawancara narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas restitutio in integrum dapat diterapkan tetapi implementasinya masih bersifat parsial dan deklaratif. Upaya pemulihan hak meliputi permohonan eksekusi pengosongan, pembatalan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional, dan gugatan ganti rugi atas kehilangan keuntungan selama periode penguasaan tanah oleh pihak lain. 

Peneliti merekomendasikan reformasi normatif dalam hukum acara perdata dan penguatan mekanisme prejudicieel geschil untuk mencegah dualisme putusan antara kamar perdata dan pidana. Kesimpulannya, sistem hukum pertanahan Indonesia memerlukan instrumen eksekutorial yang tegas agar pemulihan status kepemilikan sejalan dengan pemulihan keadilan substantif secara nyata dan menyeluruh.

 

Kata Kunci: restitutio in integrum, putusan bertentangan, kepastian hukum, 

sengketa pertanahan, pemulihan hak.


ABSTRACT

This research highlights a critical vulnerability in Indonesia's legal framework: the intersection of civil and criminal jurisdictions that produces conflicting Judicial Review (PK) decisions. This study analyses the legal certainty of landowners rights restoration due to the differences in Judicial Review Decisions No. 59 PK/Pdt/2018 and No. 1264 PK/Pdt/2023 in a land dispute case in Indragiri Hulu Regency, Riau. The research objectives include examining the application principle of restitutio in integrum in conflicting decisions, identifying remedies available to victims, and evaluating the effectiveness of this principle in ensuring legal certainty.

This research is a normative legal study supported by interviews with informants. The results indicate that the principle of restitutio in integrum can be applied, but its implementation remains partial and declaratory. Rights restoration efforts include requests for eviction orders, cancellation of certificates to the National Land Agency, and claims for compensation for lost profits during the period of land ownership by another party.

The researcher recommends normative reform in civil procedural law and strengthening the prejudicieel geschil mechanism to prevent dualism of decisions between the civil and criminal chambers. In conclusion, the Indonesian land law system requires a firm executorial instrument so that the restoration of ownership status aligns with the real and comprehensive restoration of substantive justice.

 

Keywords: restitutio in integrum, contradictory judgments, legal certainty, land 

disputes, rights restoration.


Kata Kunci : restitutio in integrum, putusan bertentangan, kepastian hukum, sengketa pertanahan, pemulihan hak.

  1. S2-2026-537244-abstract.pdf  
  2. S2-2026-537244-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-537244-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-537244-title.pdf