KEPASTIAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA ACARA DAN PEMILIK TEMPAT USAHA ATAS PENERAPAN BLANKET LICENSE DAN DIRECT LICENSE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
Akbar Sitti Erlina, Laurensia Andrini, S.H.,LL.M., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi penyelenggara acara dan pemilik tempat usaha atas penerapan blanket license dan direct license pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025, sertapengaturan yang ideal untuk mengharmonisasikan blanket license dan direct license agar memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara acara dan pemilik tempat usaha.
Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Bahan yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan Undang-undang Hak Cipta 2014 dan Peraturan pelaksanaan nya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025, dan Copyright Act 1976 Amerika Serikat. Hasil penelitian dianalisis menggunakan penelitian kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah mengakui keberadaan dua sistem izin dalam Undang-undang Hak Cipta 2014, yaitu direct license dan indirect license atau blanket license. Namun, PP 56/2021 memperluas kewenangan LMKN untuk menarik royalti tanpa kuasa dari pemegang hak, sehingga berpotensi melanggar hak eksklusif dan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait. Oleh karena itu, diperlukan pembagian penarikan royalti antara blanket license dan direct license yang didukung dengan infrastruktur platform melalui Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM), Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) dan pemanfaatan teknologi blockchain untuk mencatat penggunaan lagu, status lisensi, dan aliran royalti. Selain itu, diperlukan revisi Undang-undang Hak Cipta 2014 untuk mengisi kekosongan pengaturan mengenai ciptaan bersama (joint authorship).
This research aims to analyze legal certainty for event organizers and business premises owners regarding the implementation of blanket licenses and direct licenses following Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025, as well as to formulate an ideal legal arrangement to harmonize blanket licenses and direct licenses in order to provide legal certainty for event organizers and business premises owners.
This research is prescriptive in nature, employing normative legal research through statutory, case, and comparative approaches. The materials used to analyze this research include the 2014 Copyright Law and its implementing regulations, Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025, and the United States Copyright Act of 1976. The research findings were analyzed using qualitative research methods.
The research results indicate that the Constitutional Court recognizes the existence of two licensing systems under the 2014 Copyright Law, namely direct licenses and indirect licenses or blanket licenses. However, Government Regulation (PP) Number 56 of 2021 extends the authority of the National Collective Management Institution (LMKN) to collect royalties without authorization from rights holders, thereby potentially infringing upon the exclusive rights and economic rights of Authors, Copyright Holders, and/or Related Rights owners. Therefore, a clear division of royalty collection between blanket licenses and direct licenses is needed, supported by platform infrastructure through the Song and Music Data Center (PDLM), the Song and Music Information System (SILM), and the utilization of blockchain technology to record song usage, licensing status, and royalty flows. In addition, a revision of the 2014 Copyright Law is necessary to fill the regulatory gap concerning joint authorship.
Kata Kunci : Kata Kunci: Blanket License; Direct License; Kepastian Hukum