Analisis Kepatuhan Internet Service Provider (ISP) terhadap Kebijakan Website Blocking Situs Pembajakan Film di Indonesia

KINEN MILANG PRAMUDITA, Dr Nurhadi Susanto, SH., M.Hum

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Pembajakan film digital masih menjadi tantangan serius di era internet karena kemudahan distribusi dan akses terhadap konten ilegal. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemblokiran situs pembajakan dengan Internet Service Provider (ISP) sebagai pelaksana teknis di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan ISP terhadap kebijakan pemerintah dalam pemblokiran situs pembajakan film di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan lima informan dari empat ISP berbeda dan dianalisis menggunakan Analisis Isi Kualitatif (AIK) dengan pendekatan terarah berdasarkan Teori Sosio-Ekonomi tentang Kepatuhan Regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan ISP tergolong tinggi secara administratif dan institusional, terutama didorong oleh tekanan pencegahan dan penegakan melalui ancaman sanksi administratif serta pengawasan pemerintah. Namun, kepatuhan tersebut cenderung bersifat performatif dan berorientasi pada pemenuhan kewajiban prosedural di hadapan pihak berwenang. Berbagai bentuk pengelakan seperti VPN, proxy, domain hopping, dan mirror site menyebabkan tingginya kepatuhan ISP tidak selalu menghasilkan efektivitas kebijakan dalam menekan pembajakan. Temuan ini menunjukkan adanya pemisahan antara kepatuhan administratif dengan keberhasilan kebijakan dalam tata kelola digital.

Digital film piracy remains a serious challenge in the internet era due to the ease of distributing and accessing illegal content. In Indonesia, the government has implemented website blocking policies with Internet Service Providers (ISPs) acting as the main technical implementers. This study aims to analyze ISP compliance with government policies regarding the blocking of film piracy websites in Indonesia. The research employs a qualitative description approach. Data were collected through semi-structured in-depth interviews with five informants from four different ISPs and analyzed using Qualitative Content Analysis (QCA) with a directed approach based on the Socio-Economic Theory of Regulatory Compliance. The findings show that ISP compliance is administratively and institutionally high, primarily driven by deterrence and enforcement pressures through the threat of administrative sanctions and government supervision. However, such compliance tends to be performative and oriented toward fulfilling procedural obligations before authorities. Various circumvention methods such as VPNs, proxies, domain hopping, and mirror sites cause high ISP compliance to not always result in policy effectiveness in reducing piracy. These findings indicate a separation between administrative compliance and policy success within digital governance.

Kata Kunci : kepatuhan regulasi, ISP, pembajakan film, pemblokiran situs, kebijakan publik