Laporkan Masalah

Tinjauan Hukum Perdata terhadap Kekuatan Hukum Informed Consent Digital dalam Praktik Telemedicine

Gladys Xaviera Widianto, Dr. R. A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum perdata terhadap kedudukan dan kekuatan hukum informed consent digital dalam praktik telemedicine di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi dari kekuatan hukum tersebut terhadap perlindungan hak pasien dalam penggunaan telemedicine. 

Penulisan Hukum ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui penelitian kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan mencari, mengumpulkan, serta mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik adalah: informed consent digital merupakan bagian dari perjanjian terapeutik yang telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara formal. Namun demikian, kekuatan hukum informed consent digital belum sepenuhnya kuat dan optimal karena pemenuhannya terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam syarat sah perjanjian masih mengalami berbagai tantangan. Selain itu, meskipun telah memberikan dasar kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik, efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien masih memerlukan penguatan melalui penyempurnaan mekanisme pelaksanaan informed consent dalam layanan telemedicine.

This Legal Research aims to determine the civil law perspective regarding the legal standing and binding legal force of digital informed consent within telemedicine practices in Indonesia. Additionally, this study also aims to analyze the implications of such legal force on the protection of patient rights in the utilization of telemedicine.

This Legal Research adopts a descriptive-analytical normative method while incorporating both statutory and conceptual approach executed through library research. The technique applied involves searching, gathering, and reviewing primary, secondary, and tertiary legal materials. Subsequently, all of the legal materials gathered are analyzed through qualitative methods and the conclusions are drawn deductively.

Based on the findings of this Research, it demonstrates that digital informed consent is a part of a therapeutic agreement that formally meets the legal requirements for contractual validity as regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, the legal force of digital informed consent remains sub-optimal as its compliance with the essential elements contained within the valid requirements of a contract still encounter various challenges. Furthermore, although it establishes a foundation for legal certainty and is considered admissible as electronic evidence, its effectiveness in providing legal protection for patients still requires further optimization through the refinement of implementation mechanisms for informed consent within telemedicine services.

Kata Kunci : Informed Consent, Telemedicine, Perjanjian Terapeutik, Kekuatan Hukum, Pelindungan Hukum

  1. S1-2026-493261-abstract.pdf  
  2. S1-2026-493261-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-493261-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-493261-title.pdf