Evaluasi Kesesuaian Titik Pangkal Kepulauan Eksisting di Pulau Miangas terhadap Garis Air Rendah Kedudukan MLWN pada September 2025 dan Implikasinya terhadap Zona dan Batas Maritim

Erlinda Ramadhani, Ir. I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D.

2026 | Skripsi | TEKNIK GEODESI

Pulau Miangas merupakan salah satu pulau kecil terluar perbatasan Indonesia-Filipina yang menjadi lokasi titik pangkal kepulauan TD.056 dan TD.056A berdasarkan PP No. 38 Tahun 2002. Letak geografisnya yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik membuat wilayah pesisir ini rentan terhadap abrasi, sehingga mengikis garis pantai dan menyebabkan posisi titik pangkal eksisting diduga tidak lagi sesuai dengan kondisi garis air rendah sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 5 UNCLOS 1982. Oleh karena itu, diperlukan sebuah studi evaluasi kesesuaian untuk menguji kondisi geometris dan yuridis dari titik pangkal eksisting tersebut secara spasial.

Penelitian ini melakukan evaluasi kesesuaian titik pangkal kepulauan eksisting terhadap garis air rendah pada kedudukan Mean Low Water Neaps (MLWN) menggunakan data pada September 2025. Garis pantai diekstraksi dari citra satelit Sentinel-2 pada September 2025 melalui algoritma klasifikasi SVM dan Canny Edge Detection pada platform GEE, yang dievaluasi menggunakan garis pantai hasil digitasi CSRT PlanetScope serta sebagai acuan pembanding serta dihitung tingkat deviasinya menggunakan RMSE. Kemudian untuk mengontrol posisi spasial, data model pasang surut air laut dan BATNAS diintegrasikan dalam menghitung estimasi selisih jarak horizontal garis pantai terhadap garis air rendah MLWN sebagai dasar penyusunan model alternatif posisi titik dan garis pangkal. Analisis potensi implikasi zona dan batas maritim serta simulasi batas landas kontinen antara Indonesia dan Filipina yang belum ditetapkan dilakukan menggunakan pendekatan tiga tahap berdasarkan skenario alternatif tersebut.

Hasil evaluasi berbasis pemodelan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian posisi titik pangkal eksisting terhadap kondisi garis air rendah MLWN pada September 2025 akibat adanya perubahan posisi signifikan garis pantai ke arah darat. Berdasarkan pemodelan, TD.056 mengalami ketidaksesuaian sejauh 157,967 m dan TD.056A sejauh 159,226 m dari kedudukan MLWN pendekatan. Apabila simulasi posisi alternatif hasil pemodelan ini diterapkan, hal tersebut berimplikasi pada reduksi luas laut teritorial Indonesia sebesar 2.350,29 m2 sehingga menyebabkan beralihnya status hukum pada luasan tersebut dari laut teritorial menjadi ZEE. Pada delimitasi ZEE antara Indonesia dan Filipina, pemodelan ini tidak membawa pengaruh karena delimitasi ZEE telah disepakati pada tahun 2014 sehingga berlaku asas hukum Stability of Boundaries. Sedangkan pada delimitasi landas kontinen yang belum disepakati, penggunaan alternatif titik dan garis pangkal menghasilkan garis delimitasi yang adaptif terhadap kondisi geomorfologi terkini.

Miangas Island is one of Indonesia’s outermost small islands bordering the Philippines, hosting the basepoints TD.056 and TD.056A under Government Regulation (PP) No. 38/2002. Facing the open waters of the Pacific Ocean, its coastal area is highly vulnerable to abrasion, which erodes the coastline and suggests that the existing basepoints may no longer align with the low-water line as mandated by Article 5 of UNCLOS 1982. Therefore, a suitability evaluation study is required to spatially examine the geometric and juridical conditions of these existing basepoints. 

This study evaluates the conformity of the existing archipelagic basepoints against the low-water line at the Mean Low Water Neaps (MLWN) datum using data from September 2025. The coastline was extracted from Sentinel-2 satellite imagery acquired in September 2025 using a combination of Support Vector Machine (SVM) classification and Canny Edge Detection algorithms on the Google Earth Engine (GEE) platform. The extracted model was evaluated against a reference coastline digitized from PlanetScope High-Resolution Satellite Imagery (HRSI) to calculate spatial deviation using Root Mean Square Error (RMSE). To control spatial positioning, a global tidal model and BATNAS data were integrated to calculate the estimated horizontal distance shift toward the MLWN datum, serves as the foundation for modeling alternative basepoints and baselines scenario. The potential implications on maritime zones and the simulation of the yet-to-be-agreed continental shelf boundary between Indonesia and the Philippines were analyzed using a three-stage approach based on the alternative scenario. 

The modeling results indicate a spatial mismatch between the existing basepoints and the indicative MLWN low-water line in September 2025 due to a significant landward shift of the coastline. Based on the simulation, TD.056 exhibits a geometric deviation of 157.967 m, while TD.056A shows a deviation of 159.226 m from the indicative MLWN position into the maritime area. If this alternative scenario is applied, it implies a technical reduction of Indonesia’s territorial sea area by 2,350.29 m², theoretically shifting the legal status of the area from territorial sea (sovereignty) to the Exclusive Economic Zone (sovereign rights). Regarding the EEZ delimitation between Indonesia and the Philippines, this model has no impact because the EEZ boundary was finalized in 2014, governed by the international legal principle of the Stability of Boundaries. Conversely, for the unagreed continental shelf segment, utilizing the alternative archipelagic basepoints and baselines generates an indicative delimitation line that is adaptive to the current coastal geomorphology and complies with the equitable solution principle.

Kata Kunci : Titik pangkal, garis pangkal, garis pantai, Mean Low Water Neap (MLWN), laut teritorial, ZEE, landas kontinen.