Tanggung Jawab Hukum Bank Indonesia terhadap Data Pribadi dalam Payment ID
Monariska Angelina Sinurat, Laurensia Andrini S.H., LL.M., Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Bank Indonesia terhadap data pribadi dalam Payment ID serta pengaturan dalam Payment ID yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pelindungan data pribadi yang merupakan aspek esensial dalam Payment ID. Hal ini disebabkan oleh system Payment ID yang akan mengintegrasikan berbagai data pribadi, terutama data pribadi yang berkaitan dengan aspek keuangan. Terlebih, Payment ID menjadi bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode normatif-empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara bersama dengan responden dan narasumber. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan di antaranya adalah UU PDP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Bahan hukum sekunder didapatkan dari literatur serta hasil penelitian terkait pelindungan data pribadi dan Bank Indonesia, sedangkan bahan hukum tersier didapatkan dari media massa, ensiklopedia, atau sumber lain yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Bank Indonesia bergantung pada kedudukannya dalam Payment ID. Apabila sebagai regulator, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk membuat regulasi. Sementara itu, apabila bertindak sebagai pengendali data pribadi, maka tanggung jawab Bank Indonesia terdiri dari tanggung jawab perdata, administrasi, dan pidana. Tanggung jawab perdata dilakukan dengan pemberian ganti rugi, tanggung jawab administrasi dilakukan dan pengenaan sanksi administratif oleh badan yang berwenang, dan tanggung jawab pidana dilakukan dengan pengenaan sanksi pidana oleh negara. Selain itu, pengembangan Payment ID yang dilakukan oleh Bank Indonesia harus sesuai dengan asas-asas pelindungan data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, hingga pelaksanaan kewajiban pengendali data pribadi.
This legal writing aims to analyze the legal liability of Bank Indonesia for personal data in Payment ID and the arrangements in Payment ID that must be carried out by Bank Indonesia in order to comply with Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). The background of this research is based on the protection of personal data which is an essential aspect of Payment ID. This is due to the Payment ID system which will integrate various personal data, especially personal data related to financial aspects. Moreover, Payment ID is part of the Indonesian Payment System Blueprint (BSPI) 2030.
The method used in writing this law is a normative-empirical method. The data used consists of primary and secondary data. Primary data was obtained from the results of joint interviews with respondents and resource persons. Meanwhile, secondary data was obtained from literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The primary legal materials used include the UU PDP and Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK). Secondary legal materials are obtained from literature and research results related to personal data protection and Bank Indonesia, while tertiary legal materials are obtained from mass media, encyclopedias, or other relevant sources.
The results of the study show that Bank Indonesia's legal liability depends on its position in Payment ID. Meanwhile, if it acts as a controller of personal data, Bank Indonesia's responsibilities consist of civil, administrative, and criminal liability. Civil liability is carried out by the provision of compensation, administrative responsibility is carried out and administrative sanctions are imposed by the competent body, and criminal liability is carried out by the imposition of criminal sanctions by the state. In addition, the development of Payment ID carried out by Bank Indonesia must be in accordance with the principles of personal data protection, the rights of personal data subjects, the processing of personal data, and the implementation of the obligations of the personal data controller.
Kata Kunci : Payment ID, Bank Indonesia, Personal Data Protection