Politik Anggaran: Relasi Kuasa Antar-Aktor dalam Penganggaran Pengelolaan Sampah di APBD DIY 2024

Ruby Cenia Sabarno, Dr. Rer. Pol. Mada Sukmajati, S. I. P., M. P. P.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini membahas relasi kuasa antar-aktor dalam politik anggaran pengelolaan sampah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (APBD DIY) tahun 2024, berangkat dari krisis sampah berkepanjangan sejak penutupan sementara TPA Piyungan pada 2023 dan alokasi anggaran pengelolaan sampah yang tidak pernah mencapai 3?ri total belanja daerah. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana relasi kuasa terjadi antar-aktor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY, masyarakat sipil, dan DPRD DIY dalam proses penganggaran tersebut, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen anggaran (Renja, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD) serta wawancara, dan dianalisis menggunakan kerangka teori politik anggaran Rubin, prinsip negosiasi Fisher, serta konsep veto player dan winset Tsebelis. Hasil penelitian menemukan tiga hal utama: aktor dengan kepentingan terbesar terhadap sampah (WALHI, DLHK, DPUPESDM) tidak memiliki posisi tawar kuat dalam negosiasi anggaran; negosiasi antara TAPD dan DPRD berlangsung dangkal dan berujung kebuntuan; serta kebuntuan tersebut diselesaikan bukan melalui kompromi, melainkan intervensi sepihak Gubernur DIY sebagai veto player institusional melalui kebijakan desentralisasi sampah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi kuasa dalam politik anggaran pengelolaan sampah di DIY bersifat hierarkis, di mana keputusan anggaran akhir lebih ditentukan oleh otoritas institusional tertinggi ketimbang oleh urgensi masalah publik atau hasil negosiasi antar-kepentingan yang setara.

This research examines the power relations among actors in the budget politics of waste management within the 2024 Special Region of Yogyakarta (DIY) regional budget (APBD), prompted by a prolonged waste crisis since the temporary closure of the Piyungan landfill in 2023 and waste management allocations that have never reached 3% of total regional spending. The study addresses how power relations unfold among DIY provincial agencies (OPD), civil society, and the Regional House of Representatives (DPRD) during the budgeting process, using a qualitative approach that analyzes budget documents (Renja, RKPD, KUA-PPAS, and APBD) alongside interviews, interpreted through Rubin's budget politics theory, Fisher's principled negotiation, and Tsebelis's veto player and winset concepts. The findings show three key results: actors with the greatest stake in waste management (WALHI, DLHK, DPUPESDM) lack strong bargaining power in budget negotiations; negotiations between the Regional Budget Team (TAPD) and the DPRD were shallow and ended in deadlock; and that deadlock was resolved not through compromise but through the Governor's unilateral intervention as an institutional veto player via a waste decentralization policy. The study concludes that power relations in DIY's waste management budget politics are hierarchical, with final budget decisions shaped more by the highest institutional authority than by the urgency of the public problem or the outcome of negotiation among equal interests.

Kata Kunci : politik anggaran, relasi kuasa, pengelolaan sampah, negosiasi, veto player, APBD DIY