Penerapan Ajaran Admissibility of Evidence Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Erwan Budi Prasetyo, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv. LL.M, LL.D

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Bukti elektronik di bidang perpajakan tidak hanya memerlukan pengaturan sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian, melainkan juga memerlukan pemahaman tentang kelayakan sebagai alat bukti agar dapat diterima dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam membuktikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kelayakan bukti elektronik sebagai alat bukti tidak hanya bertumpu pada autentikasi dan perolehan yang legal. Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji dasar pemikiran diterimanya alat bukti elektronik dan landasan pertimbangan penggunaannya dalam hukum pembuktian tindak pidana di bidang perpajakan berbasis ajaran admissibility of evidence.

Metode penelitian dalam disertasi ini menggunakan jenis penelitian applied law research dengan sifat eksploratoris menggunakan data kualitatif. Data penelitian dalam disertasi ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan data sekunder dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan hakim pidana di bidang perpajakan terdahulu. Data-data tersebut dilengkapi dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Disertasi ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pengaturan bukti elektronik sebagai alat bukti di dalam UU KUP dan KUHAP Lama menyebabkan ratio decidendi yang beragam pada putusan hakim untuk  menerima dan mempertimbangkan penggunaan bukti elektronik dalam hukum pembuktian tindak pidana di bidang perpajakan. Meski KUHAP Baru sebagai pembaruan hukum acara pidana telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti sepanjang memenuhi autentikasi dan perolehan yang legal, sifat keresmian KUHAP Baru tersebut justru menimbulkan problematika dalam menerima dan mempertimbangkan penggunaan alat bukti elektronik dalam membuktikan tindak pidana. Disertasi ini mendorong penggunaan Ekosistem Bukti (EB Formula) disertai Balancing Test untuk menerima alat bukti elektronik dan sebagai pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti elektronik di persidangan agar hakim terhindar dari prejudicial effect. Disertasi ini juga mendorong legal policy dalam menilai kelayakan alat bukti elektronik dengan mengatur bukti yang relevan dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengecualikan bukti yang relevan di dalam peraturan perundang-undangan yang berisiko menimbulkan prejudicial effect sehingga dapat memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Electronic evidence in the field of taxation requires not only legal recognition as a form of evidence under the law of evidence, but also an assessment of its admissibility so that it may be accepted and considered by judges in proving tax crimes. The admissibility of electronic evidence does not rest solely upon its authentication and lawful acquisition. This dissertation aims to examine the rationale underlying the admissibility of electronic evidence and the considerations governing its use in the law of evidence for tax crimes, based on the doctrine of admissibility of evidence.

This dissertation employs applied legal research of an exploratory nature, using qualitative data. The research data consist of primary data obtained through interviews with research participants and secondary data derived from primary legal materials, including laws and regulations and previous judicial decisions in tax criminal cases, supplemented by other primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings of this dissertation demonstrate that the absence of provisions governing electronic evidence as a legally recognized form of evidence under the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) and the former Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP Lama) has resulted in varying judicial rationes decidendi concerning the acceptance and consideration of electronic evidence in proving tax crimes. Although the new Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP Baru), as part of the reform of criminal procedural law, recognizes electronic evidence as a form of evidence provided that it is authenticated and lawfully obtained, its formalistic character gives rise to further problems concerning the acceptance and judicial consideration of electronic evidence in criminal proceedings. 

The findings advocate the use of the Evidence Ecosystem (“EB Formula”), accompanied by a Balancing Test, to determine the admissibility of electronic evidence and to guide judges in considering its use at trial, thereby preventing prejudicial effects. This dissertation also proposes a legal policy reform through statutory provisions governing the assessment of the admissibility of electronic evidence. Such provisions should regulate the relevance of evidence and confer authority upon judges to exclude otherwise relevant evidence where its admission carries a risk of causing prejudicial effects. This framework is intended to promote justice, utility, and legal certainty.

Kata Kunci : Alat bukti elektronik, hukum pembuktian, tindak pidana, pajak / electronic evidence, law of evidence, criminal offences, taxation