Laporkan Masalah

Implikasi Penolakan Eksekuatur Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Kepastian Hukum Bagi Investor Asing di Indonesia

ILHAM PRANSETYO, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.,

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin kepastian hukum bagi investor asing. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention) dan mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam praktik masih terdapat penolakan permohonan eksekuatur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan public policy (ketertiban umum). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan penolakan eksekuatur putusan arbitrase internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi investor asing di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, akademisi, pemerintah, serta praktisi arbitrase internasional, kemudian dianalisis secara kualitatif.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menolak permohonan eksekuatur putusan arbitrase internasional telah sesuai dengan ketentuan New York Convention dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun demikian, belum adanya parameter yang jelas mengenai public policy (ketertiban umum) menyebabkan penerapannya masih bergantung pada penafsiran hakim sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pemberian eksekuatur. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya kepastian hukum bagi investor asing karena menimbulkan ketidakpastian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan public policy (ketertiban umum) agar penerapan alasan penolakan eksekuatur dilakukan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip New York Convention, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi investor asing dalam berinvestasi di Indonesia.

 

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Eksekuatur, Ketertiban Umum, Kepastian Hukum, Investasi Asing

The enforcement of international arbitral awards constitutes a fundamental element in ensuring legal certainty for foreign investors. Although Indonesia has ratified the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention) and incorporated its provisions into Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the Central Jakarta District Court has, in practice, refused applications for exequatur on the grounds of public order. This study aims to analyze the legal basis and judicial considerations underlying such refusals, examine their impact on legal certainty for foreign investors, and assess their implications for the foreign investment climate in Indonesia.

This research employs a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, case, and empirical approaches. The data were collected through library research and interviews with judges, legal scholars, government officials, and international arbitration practitioners, and subsequently analyzed using a qualitative approach.

The findings indicate that the authority of the Central Jakarta District Court to refuse the recognition and enforcement of international arbitral awards is consistent with the provisions of the New York Convention and Law Number 30 of 1999. Nevertheless, the absence of clear parameters regarding the interpretation of public order has resulted in judicial discretion that may lead to inconsistent decisions and reduce the predictability of the enforcement of international arbitral awards. Such uncertainty affects investors' perception of legal certainty and increases both legal risk and enforcement risk in investment activities. This study concludes that the application of public order should be implemented consistently and in accordance with the principles of the New York Convention in order to strengthen legal certainty and enhance foreign investors' confidence in Indonesia's legal system.


Kata Kunci : Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Eksekuatur, Ketertiban Umum, Kepastian Hukum, Investasi Asing, Keywords: International Arbitration, Exequatur, Public Order, Legal Certainty, Foreign Investment.

  1. S2-2026-547596-abstract.pdf  
  2. S2-2026-547596-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-547596-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-547596-title.pdf