Dari Eksploitasi ke Pengelolaan Sedimentasi: Analisis Narasi Kebijakan Ekspor Pasir Laut melalui Perspektif Narrative Policy Framework

Fauzia Bil Chonza, Dr. Indri Dwi Apriliyanti, SIP., MBA

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini menganalisis kontestasi narasi kebijakan ekspor pasir laut antara koalisi pro dan koalisi kontra terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Penelitian ini menggunakan kerangka Narrative Policy Framework (NPF) pada level meso untuk menelaah bagaimana masing-masing narasi koalisi mengkonstruksi narasi, strategi apa yang digunakan, serta bagaimana kontestasi narasi tersebut berkontribusi terhadap legitimasi kebijakan. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis konten terhadap 96 narasi dari berbagai sumber, penelitian ini menemukan bahwa koalisi pro menggunakan framing “pengelolaan sedimentasi” dengan strategi containment untuk membatasi perdebatan pada dimensi teknis, sementara koalisi kontra menggunakan strategi expansion untuk memperluas isu ke berbagai dimensi. Penelitian ini juga menemukan paradoks dalam kontestasi narasi, di mana koalisi kontra yang secara struktural tidak diuntungkan justru berhasil mendelegitimasi kebijakan yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/P/HUM/2025 yang membatalkan sebagian ketentuan PP No. 26 Tahun 2023. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur NPF dengan memperluas penerapannya ke konteks demokrasi yang terkonstrain, serta menunjukkan bahwa jalur yudisial menjadi arena alternatif di mana kemenangan naratif diaktualisasikan secara formal. 

This study examines the narrative contestation surrounding Indonesia's sea sand export policy between the pro-policy coalition and the anti-policy coalition regarding Government Regulation No. 26 of 2023 on the Management of Marine Sedimentation Products. Employing the meso-level Narrative Policy Framework (NPF), this research analyzes how each coalition constructs its policy narrative, the narrative strategies they employ, and how this contestation contributes to the policy's legitimacy. Using a qualitative approach and content analysis of 96 narratives collected from various sources, the findings reveal that the pro-policy coalition frames the issue as "sedimentation management" and adopts a containment strategy to confine the debate to technical dimensions. In contrast, the anti-policy coalition employs an expansion strategy to broaden the issue across multiple dimensions. The study also identifies a paradox in the narrative contestation: despite being structurally disadvantaged, the anti-policy coalition successfully delegitimized the policy, ultimately contributing to the Supreme Court Decision No. 5/P/HUM/2025, which partially annulled the provisions of Government Regulation No. 26 of 2023. Academically, this study contributes to the development of the Narrative Policy Framework literature by extending its application to the context of constrained democracy and demonstrating that the judicial arena can serve as an alternative venue where narrative victory is formally institutionalized. 

Kata Kunci : Narrative Policy Framework, Kontestasi Narasi, Ekspor Pasir Laut, Narasi Kebijakan