Blockchain-based Cooperative System: Studi Kasus Implementasi Decentralized Autonomus Organization Pada Jaringan DChain

Yitzhak Edmund Tio Manalu, Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.

2026 | Skripsi | TEKNOLOGI INFORMASI

Koperasi di Indonesia menghadapi permasalahan struktural berupa tata kelola yang opak, pencatatan keuangan manual yang rawan manipulasi, partisipasi anggota yang terbatas, dan pengawasan yang lemah akibat ketiadaan akses real-time terhadap data operasional. Di sisi lain, teknologi blockchain dan Decentralized Autonomous Organization (DAO) menawarkan transparansi dan otomatisasi melalui smart contract, namun model DAO yang ada menggunakan token-weighted voting yang bertentangan dengan prinsip satu-anggota-satu-suara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem koperasi berbasis blockchain, Lakomi, yang memetakan 26 ketentuan UU 25/1992 ke dalam smart contract yang dapat dieksekusi pada jaringan DChain. Penelitian mengadopsi metodologi Design Science Research (DSR) dengan tiga siklus: relevansi, rigor, dan desain. Artifact yang dihasilkan berupa empat smart contract yang saling terintegrasi: LakomiToken (keanggotaan berbasis ERC-20 dengan non-transferability), LakomiVault (pengelolaan tiga jenis simpanan dan distribusi SHU enam kategori), LakomiGovern (tata kelola demokratis dengan mekanisme satu-anggota-satu-suara, kuorum 67%, pemilihan pengurus, dan veto pengawas), dan LakomiLoans (pinjaman mikro dengan loan-to-value berbasis kontribusi dan suku bunga tetap 5% APY). Sistem menerapkan Role-Based Access Control dengan delapan peran yang didistribusikan ke akun terpisah untuk memastikan pemisahan kekuasaan. Frontend dibangun menggunakan React 18 dengan TypeScript dan wagmi v2 untuk interaksi dengan smart contract. Pengujian dilakukan melalui 26 skenario fungsional yang memverifikasi setiap ketentuan UU 25/1992 pada lingkungan DChain. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kepatuhan 100%, seluruh 26 ketentuan berhasil diimplementasikan dan berfungsi sesuai spesifikasi. Analisis gas menunjukkan bahwa operasi utama koperasi memiliki konsumsi komputasi yang wajar untuk jaringan blockchain konsorsium. Perbandingan dengan koperasi konvensional dan DAO berbasis token menunjukkan bahwa Lakomi unggul dalam transparansi (distributed ledger yang dapat diaudit publik), demokrasi (satu-anggota-satu-suara yang dijamin smart contract), dan otomatisasi (distribusi SHU on-chain). Arsitektur dual-track yang memisahkan hak suara dari insentif kontribusi merupakan kontribusi desain utama yang membedakan Lakomi dari sistem yang ada dan menyelaraskan prinsip demokrasi koperasi dengan keberlanjutan finansial.

Indonesian cooperatives face structural challenges including opaque governance, manual financial record-keeping prone to manipulation, limited member participation, and weak oversight due to the absence of real-time access to operational data. Blockchain technology and Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) offer transparency and automation through smart contracts, yet existing DAO models employ token-weighted voting that conflicts with the one-member-one-vote principle mandated by Indonesian Law No. 25 of 1992 on Cooperatives (UU 25/1992). This research aims to design, implement, and evaluate a blockchain-based cooperative system, Lakomi, that maps 26 provisions of UU 25/1992 into executable smart contracts deployed on the DChain network. The research adopts the Design Science Research (DSR) methodology with three cycles: relevance, rigor, and design. The resulting artifact comprises four integrated smart contracts: LakomiToken (ERC-20-based membership with non-transferability), LakomiVault (management of three deposit types and six-category Surplus (SHU) distribution), LakomiGovern (democratic governance with one-member-one-vote, 67% quorum, officer elections, and supervisor veto), and LakomiLoans (microloans with contribution-based loan-to-value tiers and a fixed 5% APY interest rate). The system implements Role-Based Access Control with eight roles distributed across separate accounts to ensure separation of powers. The frontend is built using React 18 with TypeScript and wagmi v2 for smart contract interaction. Testing was conducted through 26 functional scenarios verifying each UU 25/1992 provision on the DChain environment. Results demonstrate 100% compliance, all 26 provisions were successfully implemented and functioned according to specification. Gas cost analysis indicates that core cooperative operations have reasonable computational consumption for a consortium blockchain network. Comparison with conventional cooperatives and token-based DAOs shows that Lakomi excels in transparency (publicly auditable distributed ledger), democracy (smart contract-guaranteed one-member-one-vote), and automation (on-chain SHU distribution). The dual-track architecture separating voting rights from contribution incentives is the key design contribution that distinguishes Lakomi from existing systems and aligns cooperative democratic principles with financial sustainability.

Kata Kunci : blockchain, koperasi, smart contract, UU 25/1992, Design Science Research