Analisis Yuridis Pelindungan Nasabah Pengguna Fasilitas Elektronik Banking terhadap Cyber Crime (Studi Kasus di Kantor Wilayah Bank Negara Indonesia Yogyakarta)
Kirana Tatwa Paramita, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H. M.Hum. LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang upaya pelindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas elektronik banking terhadap cyber crime di lingkungan Kanwil BNI Yogyakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Subjek penelitian adalah pejabat/perwakilan bank yang memahami topik penelitian. Metode pengumpulan data adalah wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data adalah analisis kualitatif dengan cara reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelindungan hukum bagi nasabah pengguna e-banking BNI Kanwil Yogyakarta terhadap cyber crime dilakukan melalui (1) Pelindungan preventif: keamanan sistem, edukasi nasabah, dan penyempurnaan prosedur dengan penerapan persyaratan ketat dalam penggunaan fasilitas internet banking untuk melindungi data pribadi nasabah; (2) Pelindungan represif: investigasi internal jika terjadi cyber crime, BNI melakukan investigasi untuk memastikan apakah kebocoran berasal dari sistem bank atau kelalaian nasabah, tanggung jawab bank mengganti kerugian jika terbukti kejahatan terjadi akibat kelemahan sistem pengamanan perbankan, dan jalur hukum dengan memfasilitasi nasabah untuk melaporkan tindak pidana siber ke kepolisian sesuai UU ITE. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pelindungan hukum bagi nasabah pengguna fasilitas elektronik banking terhadap cyber crime di lingkungan Kanwil BNI Yogyakarta meliputi (1) Faktor internal bank (BNI): kehandalan sistem keamanan siber, kecepatan respons pengaduan, kualitas edukasi dan literasi keamanan digital; (2) Faktor nasabah: kesadaran dan kehati-hatian nasabah, pemahaman risiko teknologi; (3) Faktor hukum dan regulasi: implementasi aturan hukum: Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999), UU Perbankan, dan UU ITE dalam penyelesaian sengketa e-banking, Peraturan OJK (POJK); (4) Faktor eksternal (lingkungan) yakni kecanggihan modus cyber crime.
This study aims to identify and describe the legal protections available to customers using electronic banking services against cybercrime within the BNI Yogyakarta Regional Office, as well as the factors that influence these protections.
This study employs a legal-empirical or legal-sociological approach. The data used include primary and secondary data. The research subjects are bank officials or representatives who are knowledgeable about the research topic. Data collection methods include interviews, literature review, and document analysis. Data analysis is conducted using qualitative methods, specifically data reduction, data display, and drawing conclusions.
The research findings indicate that efforts to provide legal protection for BNI Yogyakarta Regional Office e-banking customers against cybercrime are carried out through (1) Preventive protection: system security, customer education, and procedural improvements involving the implementation of strict requirements for the use of internet banking facilities to protect customers’ personal data; (2) Repressive protection: internal investigations in the event of cybercrime, where BNI conducts investigations to determine whether the breach originated from the bank’s system or customer negligence; the bank’s liability to compensate for losses if it is proven that the crime occurred due to weaknesses in the banking security system; and legal channels by assisting customers in reporting cybercrimes to the police in accordance with the ITE Law. Factors influencing legal protection efforts for customers using electronic banking facilities against cybercrime within the BNI Yogyakarta Regional Office include (1) Internal bank factors (BNI): the reliability of the cybersecurity system, the speed of complaint response, and the quality of digital security education and literacy; (2) Customer factors: customer awareness and caution, and understanding of technological risks; (3) Legal and regulatory factors: implementation of legal regulations: Application of the Consumer Protection Law (Law No. 8/1999), the Banking Law, and the ITE Law in resolving e-banking disputes, OJK Regulations (POJK); (4) External (environmental) factors, namely the sophistication of cybercrime methods.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Elektronik Banking, Cyber crime