Analisis Angka Rendemen Produk Kayu Industri Auditee PT Trifos Internasional Sertifikasi Berdasarkan Laporan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Tahun 2024-2025

Rizka Maulidasari, Ir. Agus Ngadianto, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

2026 | Tugas Akhir | D4 PENGELOLAAN HUTAN

Keterbatasan pasokan bahan baku kayu di tengah pertumbuhan industri pengolahan kayu nasional menjadikan angka rendemen sebagai indikator penting dalam menilai efisiensi pemanfaatan bahan baku dan efektivitas proses produksi. Penelitian ini bertujuan mengompilasi dan menganalisis angka rendemen produk kayu pada industri auditee PT Trifos Internasional Sertifikasi berdasarkan Laporan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) periode 2024–2025, serta mengevaluasi kesesuaiannya terhadap standar angka rendemen yang ditetapkan dalam SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 dan Perdirjen BUK P.12/VI-BPPHH/2014. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif administratif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan VLHH auditee kategori Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI) pada verifier 2.1.3.b. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dengan membandingkan nilai rendemen aktual terhadap standar yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Trifos Internasional Sertifikasi merupakan LPVI dengan jumlah auditee terbesar ketiga secara nasional, yaitu sebanyak 337 auditee. Dari 251 auditee yang bergerak pada bidang produksi dan pengolahan kayu, sebanyak 130 auditee memenuhi kriteria analisis dan menghasilkan 18 kategori angka rendemen produk. Nilai rendemen aktual bervariasi menurut jenis bahan baku, asal bahan baku, dan produk yang dihasilkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa delapan kategori angka rendemen produk (44,44%) memenuhi standar rendemen, sedangkan 10 kategori angka rendemen produk (55,56%) belum memenuhi standar. Tingkat kesesuaian yang relatif rendah, terutama terhadap SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, mengindikasikan bahwa standar rendemen yang berlaku belum sepenuhnya merepresentasikan keragaman kondisi industri di lapangan. Selain itu, belum tercakupnya beberapa produk industri sekunder, seperti furniture, dalam SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 menunjukkan perlunya evaluasi terhadap cakupan maupun nilai standar rendemen sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi di masa mendatang 

The limited supply of wood raw materials amid the continued growth of Indonesia's wood processing industry has made the recovery rate an important indicator for assessing raw material utilization efficiency and production process effectiveness. This study aimed to compile and analyze the recovery rates of wood products from the industrial auditees of PT Trifos Internasional Certification based on Forest Product Legality Verification Reports (VLHH) for the 2024–2025 period and to evaluate their conformity with the recovery rate standards stipulated in Decree No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 and Director General of Forest Utilization Development Regulation No. P.12/VI-BPPHH/2014. The study employed a descriptive administrative approach using secondary data derived from VLHH reports of auditees under Forest Product Utilization Business Licensing (PBPHH) and Industrial Business Licensing (PBUI), focusing on Verifier 2.1.3.b. Data were analyzed descriptively and comparatively by comparing the actual recovery rates with the applicable national standards. The results showed that PT Trifos Internasional Certifikastion is the third-largest Independent Assessment and Verification Body (LPVI) in Indonesia, with a total of 337 auditees. Of the 251 auditees engaged in wood production and processing, 130 met the analysis criteria, resulting in 18 category rates of product. The actual recovery rates varied according to raw material type, raw material origin, and the resulting products. The evaluation indicated that eight category rates of product (44.44%) complied with the recovery rate standards, while ten category rates of product (55.56%) did not. The relatively low level of conformity, particularly with Decree No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, suggesting that the current recovery rate standards do not fully represent the diversity of industrial conditions encountered in practice. Furthermore, the absence of several secondary wood products, such as furniture, from Decree No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 indicates the need to review both the scope and recovery rate standards to support future regulatory refinement. 

Kata Kunci : Angka rendemen, industri pengolahan kayu, verifikasi legalitas hasil hutan, LPVI