PENGGUNAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA
Muhammad Rizqi Fahrezi, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan telah menempatkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai aset strategis dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah mengakui KI sebagai objek jaminan pembiayaan, namun implementasinya masih menghadapi hambatan regulasi dan infrastruktur yang signifikan.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan menggunakan interpretasi gramatikal dan komparasi hukum untuk memetakan persamaan serta perbedaan regulasi antara Indonesia dan Singapura.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia masih bersifat umum dan belum dilengkapi aturan teknis yang komprehensif terkait standar valuasi dan eksekusi jaminan KI. Singapura telah membangun ekosistem yang lebih matang melalui sistem pendaftaran ganda (ACRA dan IPOS), panel penilai resmi, serta skema pembiayaan beragam seperti IP-backed loans, securitisation, dan IP funds. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan serupa dengan menyusun standar penilaian KI nasional, mengimplementasikan Intangibles Disclosure Framework, dan membangun pasar sekunder KI yang berkelanjutan.
The rise of the knowledge-based economy has positioned Intellectual Property (IP) as a strategic asset for driving innovation and economic growth. Indonesia, through Government Regulation No. 24 of 2022 on the Creative Economy, has formally recognized IP as financing collateral; however, its implementation continues to face significant regulatory and infrastructural challenges.
This research employs a normative legal method with a comparative approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials. Analysis was conducted through grammatical interpretation and legal comparison to map regulatory similarities and differences between Indonesia and Singapore.
The findings reveal that Indonesia's framework remains general and lacks comprehensive technical rules on IP valuation standards and collateral enforcement. Singapore has developed a more mature ecosystem through dual registration systems (ACRA and IPOS), an accredited IP valuers panel, and diverse financing instruments including IP-backed loans, securitisation, and IP funds. Indonesia is recommended to adopt a similar ecosystem approach by establishing national IP valuation standards, implementing an Intangibles Disclosure Framework, and building a sustainable secondary IP market.
Keywords: Intellectual Property, IP-Based Financing, Fiduciary Security, Creative Economy, Indonesia-Singapore Comparative Stud
Kata Kunci : Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Pembiayaan Berbasis KI, Jaminan Fidusia, Ekonomi Kreatif, Studi Perbandingan Indonesia-Singapura