Laporkan Masalah

Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia: Pembelajaran dari Belanda dan Filipina

Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual yang diiringi dengan rendahnya realisasi pemenuhan restitusi melatarbelakangi lahirnya Dana Bantuan Korban (DBK) dalam UU 12/2022 dan PP 29/2025. Meskipun membuka jalan bagi negara untuk hadir memberikan kompensasi, tetapi terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan pemanfaatan DBK yang berpotensi menghambat terwujudnya pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulisan hukum ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan problematika pengaturan pemanfaatan DBK di Indonesia serta prospek pengaturan pemanfaatannya di masa yang akan datang berdasarkan pembelajaran dari Belanda dan Filipina. 

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan didukung oleh wawancara kepada narasumber terkait. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat problematika pada pengaturan pemanfaatan DBK sebagai kompensasi atas restitusi kurang bayar, yaitu pergeseran tanggung jawab pelaku kepada negara, keterbatasan akses secara post charge, serta belum optimalnya asset tracking. Pengaturan pemanfaatan DBK sebagai pendanaan pemulihan dalam PP 29/2025 juga telah menyimpangi UU 12/2022, sifatnya subsidair, serta jenis pemulihan yang dibiayai belum diatur. Selain itu, tidak terdapat pengaturan mengenai besaran nominal pemanfaatan DBK; dan 2) Belanda dan Filipina telah mampu mengatur mekanisme kompensasi melalui prosedur administratif yang mengakomodasi kebutuhan pemulihan korban secara menyeluruh dengan disertai pembatasan nominal pemanfaatannya sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam merumuskan prospek pengaturan pemanfaatan DBK sebagai kompensasi yang dapat diakses secara pre charge dengan disertai penguatan asset tracking. Penyelarasan dasar hukum pendanaan pemulihan, reposisi pendanaan pemulihan sebagai hak mandiri, dan penegasan jenis pemulihan yang didanai juga perlu dilakukan dalam pengaturan pemanfaatannya untuk pendanaan pemulihan. Selain itu, perlu terdapat pembatasan besaran nominal pemanfaatan DBK bagi korban.

The increasing number of sexual violence cases, coupled with the low rate of restitution enforcement, prompted the establishment of the Victim Trust Fund (VTF) under Law Number 12 of 2022 and Government Regulation Number 29 of 2025. Although these regulations provide a legal basis for the state to grant compensation, ambiguities in the regulation governing the utilization of the VTF have the potential to hinder the realization of recovery for victims of sexual violence. Therefore, this legal writing aims to examine the problems surrounding the regulation of the utilization of the VTF in Indonesia and to formulate prospects for its future regulation based on lessons learned from the Netherlands and the Philippines. 

The research method used in this legal writing is normative juridical research using legislative, comparative, and conceptual approaches. The data used in this legal writing is secondary data obtained through literature review supported by interviews with relevant sources. Data analysis was conducted using qualitative descriptive analysis techniques.

The results of this legal writing indicate that: 1) several problems exist in the regulation governing the utilization of the VTF as compensation for unpaid restitution, including the transfer of the offender's responsibility to the state, limited access due to its post-charge mechanism, and the lack of effective asset tracking. Furthermore, the regulation of the VTF as a source of recovery funding under Government Regulation Number 29 of 2025 is inconsistent with Law Number 12 of 2022, remains subsidiary in nature, and does not specify the types of recovery measures eligible for funding. In addition, no provision regulates the maximum amount of VTF that may be utilized; and 2) the Netherlands and the Philippines have established administrative compensation mechanisms that comprehensively accommodate victims' recovery needs while imposing limits on the amount of compensation provided. These practices offer valuable lessons for Indonesia in formulating future regulations on the utilization of the VTF as a compensation scheme accessible on a pre-charge basis, accompanied by strengthened asset tracking. In addition, the legal basis for recovery funding should be harmonized, recovery funding should be repositioned as an independent right, and the types of recovery measures eligible for funding should be expressly stipulated. Furthermore, a maximum limit on the amount of DBK that may be utilized by victims should also be established.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Dana Bantuan Korban, Belanda, Filipina, Indonesia.

  1. S1-2026-494364-abstract.pdf  
  2. S1-2026-494364-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-494364-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-494364-title.pdf