Implementasi Instruksi Gubernur DIY No.3 Tahun 2024 terhadap Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Dusun Demangan, Kelurahan Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul)
Ihsanul Amri Tridayu Yudistina, Dr., Dinarjati Eka Puspitasari S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Implementasi Instruksi Gubernur DIY No.3 Tahun 2024 terhadap Pertambangan Ilegal (Studi Kasus Dusun Demangan, Kelurahan Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul)
Penelitian ini mengkaji implementasi Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian Kegiatan Usaha Pertambangan dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pertambangan ilegal di Dusun Demangan, Kalurahan Argodadi, Kabupaten Bantul.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dari wawancara dengan Dinas PUP-ESDM DIY, Balai Pengawasan dan Pengendalian ESDM, WALHI Yogyakarta, dan masyarakat Dusun Demangan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Analisis dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Instruksi Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2024 dalam penanganan pertambangan ilegal di Dusun Demangan belum berjalan secara efektif. Penghentian kegiatan pertambangan pasir tanpa izin oleh CV. Silvano Putra tidak terjadi melalui mekanisme penegakan hukum formal, melainkan melalui pendekatan sosial berupa audiensi dan mediasi di tingkat kalurahan. Terdapat empat faktor penghambat utama, yaitu: ketiadaan sanksi dalam Instruksi Gubernur terhadap pelaku maupun instansi yang tidak melaksanakan instruksi; tidak adanya perubahan atau penambahan kewenangan bagi instansi pelaksana; ketergantungan implementasi pada kapasitas aparat pelaksana yang masih terbatas; serta karakter normatif Instruksi Gubernur yang tidak disertai petunjuk teknis operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Instruksi Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2024 secara normatif telah memenuhi aspek kaidah hukum, namun efektivitas implementasinya masih terbatas tanpa dukungan penguatan penegakan hukum, mekanisme pengawasan yang lebih operasional, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Implementation of Yogyakarta Special Region Governor Instruction Numer 3 of 2024 on Ilelgal Mining ( A case Study of Demangn Hamlet, Argodadi Urban Village, Sedayu District, Bantul Regency)
This research examines the implementation of the Governor of Yogyakarta Special Region Instruction Number 3 of 2024 on the Optimization of Mining Business Activity Control in environmental law enforcement against illegal mining in Dusun Demangan, Argodadi Village, Bantul Regency.
This is an empirical legal research with a descriptive qualitative approach, using primary data collected through interviews with the PUP-ESDM Office of DIY, the ESDM Supervision and Control Center, WALHI Yogyakarta, and residents of Dusun Demangan, as well as secondary data from literature review. The analysis employs Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory.
The findings indicate that the implementation of Governor's Instruction Number 3 of 2024 in addressing illegal mining in Dusun Demangan has not been effective. The cessation of unauthorized sand mining by CV. Silvano Putra was not achieved through formal law enforcement mechanisms, but through a social approach involving community deliberation and mediation at the village level. Four main inhibiting factors were identified: the absence of sanctions for both perpetrators and non-compliant agencies; no new authority granted to implementing agencies; dependence on the limited capacity of enforcement officials; and the normative character of the Governor's Instruction without operational technical guidelines. This research concludes that Governor's Instruction Number 3 of 2024 normatively satisfies the legal norm criteria, yet its implementation remains limited without strengthened law enforcement, more operational oversight mechanisms, and improved public legal awareness.
Kata Kunci : Instruksi Gubernur, pertambangan ilegal,implementasi