Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Didasari pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 765 PK/Pdt/2017)
Maghfira Keysha Az-Zahra, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Pelaksanaan
lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam praktiknya kerap menimbulkan sengketa
hukum, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang berdampak pada
keabsahan lelang dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai adanya PMH
dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Putusan Nomor 765 PK/Pdt/2017, serta
menganalisis bentuk pelindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan lelang
eksekusi Hak Tanggungan yang tidak sah tersebut.
Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan
menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum
yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang
dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan PK telah menilai unsur-unsur PMH
secara tepat terhadap perbuatan masing-masing tergugat. Pelindungan hukum
preventif bagi para pihak telah tersedia melalui berbagai instrumen normatif,
namun belum berfungsi secara optimal, sedangkan pelindungan represif yang
diberikan melalui putusan tersebut juga belum sepenuhnya memadai, khususnya
bagi pembeli lelang yang beritikad baik.
Indonesia's economic development heavily
relies on the banking sector as a financial intermediary institution, one of
whose primary functions is extending credit to the public. To mitigate credit
risk, banks commonly require collateral in the form of a Mortgage Right over
land, which may be enforced through a public auction if the debtor defaults. In
practice, however, the execution of Mortgage Right auctions frequently gives
rise to legal disputes, including claims based on unlawful acts, which may affect
the validity of the auction and legal certainty for the parties involved.
This study aims to analyze the legal reasoning of the Supreme Court in
determining the existence of an unlawful act in the execution of an auction
based on Supreme Court Decision Number 765 PK/Pdt/2017 and the legal protection
afforded to the parties in an invalid Mortgage Right execution auction. This
research is a normative legal study with a descriptive-analytical nature,
employing both the case approach and the statutory approach.
The findings indicate that the Supreme
Court, in its judicial review decision, assessed the existence of unlawful acts
individually with respect to each party involved. Furthermore, although
preventive legal protection had been provided through various normative
instruments, those mechanisms did not function effectively in practice. As for
repressive legal protection, the judicial review decision did not provide fully
adequate protection, particularly for the good-faith auction purchaser.
Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi, Perbuatan Melawan Hukum, Pelindungan Hukum, Pembeli Lelang Beritikad Baik.