Laporkan Masalah

Pelindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Didasari pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 765 PK/Pdt/2017)

Maghfira Keysha Az-Zahra, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam praktiknya kerap menimbulkan sengketa hukum, termasuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang berdampak pada keabsahan lelang dan kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai adanya PMH dalam pelaksanaan lelang berdasarkan Putusan Nomor 765 PK/Pdt/2017, serta menganalisis bentuk pelindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang tidak sah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan PK telah menilai unsur-unsur PMH secara tepat terhadap perbuatan masing-masing tergugat. Pelindungan hukum preventif bagi para pihak telah tersedia melalui berbagai instrumen normatif, namun belum berfungsi secara optimal, sedangkan pelindungan represif yang diberikan melalui putusan tersebut juga belum sepenuhnya memadai, khususnya bagi pembeli lelang yang beritikad baik.

Indonesia's economic development heavily relies on the banking sector as a financial intermediary institution, one of whose primary functions is extending credit to the public. To mitigate credit risk, banks commonly require collateral in the form of a Mortgage Right over land, which may be enforced through a public auction if the debtor defaults. In practice, however, the execution of Mortgage Right auctions frequently gives rise to legal disputes, including claims based on unlawful acts, which may affect the validity of the auction and legal certainty for the parties involved.

This study aims to analyze  the legal reasoning of the Supreme Court in determining the existence of an unlawful act in the execution of an auction based on Supreme Court Decision Number 765 PK/Pdt/2017 and the legal protection afforded to the parties in an invalid Mortgage Right execution auction. This research is a normative legal study with a descriptive-analytical nature, employing both the case approach and the statutory approach.

The findings indicate that the Supreme Court, in its judicial review decision, assessed the existence of unlawful acts individually with respect to each party involved. Furthermore, although preventive legal protection had been provided through various normative instruments, those mechanisms did not function effectively in practice. As for repressive legal protection, the judicial review decision did not provide fully adequate protection, particularly for the good-faith auction purchaser.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi, Perbuatan Melawan Hukum, Pelindungan Hukum, Pembeli Lelang Beritikad Baik.

  1. S1-2026-503763-abstract.pdf  
  2. S1-2026-503763-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-503763-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-503763-title.pdf