Laporkan Masalah

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak atas Jasa Spa sebagai Layanan Kesehatan Tradisional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024

Zalfannisa Ayu Raramastri, Anugrah Anditya, S.H., M.T.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum jasa spa sebagai objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak atas jasa spa masih dapat dijalankan secara konstitusional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari baham hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dengan pola penarikan kesimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum jasa spa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 bersifat dua lapis. Secara formal-struktural tetap berada dalam kategori jasa kesenian dan hiburan dan secara substansial-konseptual wajib dipahami sebagai pelayanan kesehatan tradisional. mengubah pemaknaan hukumnya menjadi bagian dari pelayanan kesehatan tradisional. Keadaan ini menimbulkan ketidaksinkronan yuridis berupa perubahan klasifikasi tanpa diikuti penyesuaian tarif. Kewenangan pemerintah daerah memungut pajak atas jasa spa tidak hilang, tetapi bertransformasi menjadi kewenangan yang bersyarat dan gradual, di mana konstitusionalitasnya bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah menyesuaikan peraturan daerahnya dengan pemaknaan baru yang ditetapkan Mahkamah.

This study aims to examine the legal status of spa services as an object of Certain Goods and Services Tax within the framework of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, and to what extent the authority of regional governments in collecting taxes on spa services can still be exercised constitutionally following the Constitutional Court Decision Number 19/PUU-XXII/2024.

This research uses a normative legal research method with a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods with a deductive conclusion-drawing pattern.

The results of the study indicate that the legal status of spa services following Constitutional Court Decision Number 19/PUU-XXII/2024 is two-tiered. Formally and structurally, they remain within the category of arts and entertainment services, and substantially and conceptually, they must be understood as traditional health care. changing its legal meaning to be part of traditional health care. This situation creates a legal asynchrony in the form of a change in classification without a corresponding tariff adjustment. The authority of regional governments to collect taxes on spa services is not lost, but transformed into a conditional and gradual authority, where the constitutionality depends on the extent to which regional governments adjust their regional regulations to the new meaning determined by the Court.

Kata Kunci : Jasa Spa, Pajak Barang dan jasa Tertentu, UU HKPD, Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Kewenangan Pemerintah Daerah, Mahkamah Konstitusi

  1. S1-2026-445222-abstract.pdf  
  2. S1-2026-445222-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-445222-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-445222-title.pdf