Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak atas Jasa Spa sebagai Layanan Kesehatan Tradisional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024
Zalfannisa Ayu Raramastri, Anugrah Anditya, S.H., M.T.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum jasa spa sebagai objek Pajak Barang
dan Jasa Tertentu dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta sejauh
mana kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak atas jasa spa masih
dapat dijalankan secara konstitusional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
19/PUU-XXII/2024.
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang
digunakan terdiri dari baham hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis
secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan
teleologis dengan pola penarikan kesimpulan deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan
hukum jasa spa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024 bersifat
dua lapis. Secara formal-struktural tetap berada dalam kategori jasa kesenian
dan hiburan dan secara substansial-konseptual wajib dipahami sebagai pelayanan kesehatan
tradisional. mengubah pemaknaan hukumnya menjadi bagian dari pelayanan kesehatan
tradisional. Keadaan ini menimbulkan ketidaksinkronan yuridis berupa perubahan
klasifikasi tanpa diikuti penyesuaian tarif. Kewenangan pemerintah daerah
memungut pajak atas jasa spa tidak hilang, tetapi bertransformasi menjadi
kewenangan yang bersyarat dan gradual, di mana konstitusionalitasnya bergantung
pada sejauh mana pemerintah daerah menyesuaikan peraturan daerahnya dengan
pemaknaan baru yang ditetapkan Mahkamah.
This study aims to examine the legal status of spa
services as an object of Certain Goods and Services Tax within the framework of
Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central
Government and Regional Governments, and to what extent the authority of
regional governments in collecting taxes on spa services can still be exercised
constitutionally following the Constitutional Court Decision Number
19/PUU-XXII/2024.
This research uses a normative legal research
method with a conceptual approach. The legal materials used consist of primary,
secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using
grammatical, systematic, and teleological interpretation methods with a
deductive conclusion-drawing pattern.
The results of the study indicate that the legal
status of spa services following Constitutional Court Decision Number
19/PUU-XXII/2024 is two-tiered. Formally and structurally, they remain within
the category of arts and entertainment services, and substantially and
conceptually, they must be understood as traditional health care. changing its
legal meaning to be part of traditional health care. This situation creates a
legal asynchrony in the form of a change in classification without a corresponding
tariff adjustment. The authority of regional governments to collect taxes on
spa services is not lost, but transformed into a conditional and gradual
authority, where the constitutionality depends on the extent to which regional
governments adjust their regional regulations to the new meaning determined by
the Court.
Kata Kunci : Jasa Spa, Pajak Barang dan jasa Tertentu, UU HKPD, Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Kewenangan Pemerintah Daerah, Mahkamah Konstitusi