Laporkan Masalah

Penerapan Asas Kepentingan Umum sebagai Alasan Pengesampingan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan tentang Kelangkaan Minyak Goreng)

Intania Widhia Ramadhani, Herliana, S.H., M.Com. Law., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap tindakan pemerintah yang didasarkan pada kepentingan umum menimbulkan persoalan hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus kelangkaan minyak goreng tahun 2022. Perbedaan pertimbangan antara judex facti yang menyatakan tindakan Kementerian Perdagangan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Mahkamah Agung yang membatalkannya melalui Putusan Nomor 3093K/PDT/2025 menjadi fokus penelitian ini. Penelitian bertujuan menganalisis alasan asas kepentingan umum hanya dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, kedudukannya dalam pengujian unsur melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata, serta pemaknaan tindakan maladministrasi dalam Putusan PTUN Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif serta didukung hasil wawancara dengan hakim dan akademisi. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika hukum yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan judex facti dengan menempatkan asas kepentingan umum sebagai faktor penentu. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kebijakan yang diambil dalam kondisi darurat demi melindungi kebutuhan pokok masyarakat luas merupakan tindakan yang sah dan tidak memenuhi unsur PMH. Selain itu, temuan maladministrasi dalam Putusan PTUN Nomor 471/G/TF/2023/PTUN.JKT dimaknai sebagai fakta administratif yang tidak secara otomatis membuktikan adanya PMH perdata, karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai konteks kepentingan umum di balik kebijakan tersebut.

The application of Article 1365 of the Indonesian Civil Code to government actions undertaken in the public interest raises significant legal issues, as illustrated by the 2022 palm oil shortage case. The divergence between the judgments of the judex facti, which held that the actions of the Ministry of Trade constituted a government tort, and the Supreme Court's Decision Number 3093K/PDT/2025, which overturned those decisions, forms the central focus of this research. This study aims to examine why the principle of public interest was considered only by the Supreme Court, its role in assessing the element of unlawfulness under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, and the legal interpretation of maladministration as established in Administrative Court Decision Number 471/G/TF/2023/PTUN.JKT.

This research is a normative legal study with a descriptive-analytical nature, employing a statutory and case-based approach. Primary and secondary legal materials were analyzed qualitatively and supported by interview results with judges and academics. The analysis was conducted qualitatively to gain a deep understanding of the legal dynamics involved.

 The research results indicate that the Supreme Court overturned the judge's decision by positioning the public-interest principle as a determining factor. The Supreme Court held that policies undertaken in emergency conditions to protect the essential needs of the wider community are lawful acts and do not fulfill the elements of an unlawful act. Furthermore, the findings of maladministration in Administrative Court Decision Number 471/G/TF/2023/PTUN.JKT are interpreted as administrative facts that do not automatically prove a civil unlawful act, as judges possess the authority to assess the context of public interest underlying the policy.

Kata Kunci : Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Asas Kepentingan Umum, Tindakan Maladministrasi, Minyak Goreng. | Keywords: Government Tort, Public Interest Principle, Maladministration, Palm Oil.

  1. S1-2026-502887-abstract.pdf  
  2. S1-2026-502887-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-502887-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-502887-title.pdf